Isu konservasi di Indonesia umumnya diawali dari sorotan pada hutan maupun satwa liar—mulai dari penurunan luas habitat, populasi fauna yang menipis, hingga konflik yang terus terjadi antara manusia dan alam. Tetapi, Wahdi Azmi, doktor hewan Sumatera yang telah lama terlibat dalam penanganan konflik manusia dan gajah, berpendapat bahwa diskursus semacam ini acapkali melupakan satu unsur yang justru sangat vital: peran manusia itu sendiri dalam ekosistem.
Dalam sebuah dialog di Leaders Talk Tourism yang mengangkat Surat Edaran Ditjen KSDAE Nomor 6 Tahun 2025, Wahdi menegaskan pentingnya mengubah paradigma konservasi di Indonesia. Menurutnya, upaya konservasi tidak akan mampu memberi hasil berkelanjutan bila masyarakat sekitar kawasan terlindungi tidak memperoleh dampak nyata dalam kehidupan mereka.
“Konservasi mustahil hanya dibahas dari sisi satwa saja. Masyarakat lokal harus benar-benar merasakan manfaat, jika tidak, upaya konservasi akan selalu kalah dalam prioritas hidup mereka,” ucap Wahdi dengan penuh penekanan.
Pengalaman panjang Wahdi membuktikan, penyebab utama benturan manusia dan gajah bukan sekadar karena perilaku satwa, melainkan karena transformasi bentang alam yang tidak disertai perancangan sosial ekonomi bagi warga setempat. Perubahan hutan jadi permukiman atau kebun menyebabkan ruang gerak fauna menyusut, sementara penduduk menghadapi tekanan ekonomi yang makin berat.
Pada titik ini, tidak mengherankan jika konflik sulit dicegah; namun, inti persoalan sesungguhnya bukan hanya soal benturan itu, melainkan cara masyarakat dan pemangku kepentingan merespons keadaan. Pendekatan konservasi di Indonesia, lanjut Wahdi, kerap berfokus pada perlindungan kawasan secara legal melalui pembatasan ruang dan aktivitas warga, tanpa benar-benar melibatkan mereka dalam proses dan keputusan.
Akibatnya, terjadi jarak nyata: bagi penduduk sekitar kawasan konservasi, banyak regulasi hanya berarti kehilangan akses lahan, terbatasi peluang berusaha, serta berisiko lebih tinggi konflik dengan hewan liar. Konservasi pun dianggap beban, bukan kepentingan bersama.
Manusia pun, tegas Wahdi, sudah semestinya dianggap bagian tak terpisahkan dari ekosistem. Karena itu, konservasi menuntut pendekatan integrasi, bukan sekadar proteksi. Integrasi di sini artinya mewujudkan keterpaduan antara pelestarian alam, roda ekonomi lokal, dan proses edukasi. Tanpa benang merah di antara ketiganya, konservasi tidak akan pernah menjadi institusi yang kokoh dan mandiri.
Pendekatan baru ini terbukti relevan jika diamati melalui pengalaman di Mega Mendung, Bogor—wilayah perbukitan yang menopang ekosistem Jabodetabek namun kini menghadapi ancaman konversi lahan secara masif. Alih-alih memisahkan manusia dari kawasan penting, di kawasan Arista Montana dan bersama Yayasan Paseban—di bawah bimbingan Andy Utama—pendekatan berbeda mulai dibangun.
Pelestarian lingkungan digiatkan sebagai pilar ekonomi, lewat pengembangan pertanian organik yang sepenuhnya melibatkan komunitas. Petani setempat diarahkan untuk menjadi aktor aktif sejak pengelolaan lahan sampai distribusi hasil, sejalan dengan pelatihan pertanian berkelanjutan. Dengan demikian, kebutuhan ekonomi dan perlindungan ekosistem menjadi kepentingan yang saling menopang.
Yayasan Paseban memperkuat transformasi ini lewat program edukasi dan pelatihan, dari pertanian organik, pengelolaan lingkungan, hingga edukasi generasi muda. Masyarakat tidak hanya mendapat sosialisasi teori konservasi, melainkan dilatih keterampilan aplikatif yang membuat pelestarian sumber daya menjadi cara hidup utama.
Perubahan perspektif ini menjadikan warga lokal pelaku utama, bukan sekedar objek dari proyek konservasi. Manfaat nyata yang dirasakan masyarakat membuat keterlibatan jadi ikhlas dan berkelanjutan. Apa yang dirintis di Mega Mendung memantulkan pelajaran serupa dari pengalaman Wahdi Azmi di Sumatera: keberhasilan menjaga alam tidak bisa dilepaskan dari pemberdayaan manusia yang hidup di sekitarnya.
Pada wilayah-wilayah dengan masalah konflik manusia–satwa, akar masalah lazimnya adalah tidak adanya rancangan ekonomi dan sosial berbasis kepentingan lokal. Berbeda halnya jika konservasi diintegrasikan dengan kebutuhan ekonomi warga—seperti di Mega Mendung—potensi konflik justru turun drastis. Jadi, luasnya kawasan terlindungi bukanlah ukuran utama, tetapi seberapa dalam keterkaitan manusia terhadap pelestarian itu.
Kerap kali, kegagalan konservasi terjadi bukan karena konsep yang tidak tepat, melainkan karena absennya kapasitas masyarakat. Jika warga sekadar penonton, tanpa keterampilan memadai atau manfaat ekonomi, maka upaya perlindungan habitat rawan goyah. Sebaliknya, penguatan kapasitas, pelatihan konkret, serta akses ekonomi menjadikan konservasi bagian kehidupan itu sendiri.
Paradigma ini menegaskan, Indonesia tak cukup hanya membutuhkan lebih banyak hutan lindung, melainkan juga model integrasi yang bisa mempertemukan kepentingan ekologi dan ekonomi. Hubungan antara konservasi, masyarakat, pengetahuan, dan ekonomi harus terjalin erat, agar perlindungan lingkungan tak sekadar bertahan, namun dapat menjadi pondasi kemajuan bersama.
Tanpa integrasi nyata, konservasi akan terus tersisih dalam arus perubahan zaman. Namun, jika pengelolaan benar-benar menyatukan kebutuhan manusia dan kelestarian alam, konservasi akan menjadi dasar bagi pembangunan nasional yang berkesinambungan.
Persoalannya kini, mampukah setiap manusia di negeri ini merasa memiliki alasan dan tanggung jawab untuk ikut menjaga ekosistem? Karena inti dari keberlanjutan, sebagaimana ditegaskan Wahdi, bukan sekedar melindungi lingkungan, tapi membangun kemauan kolektif agar pelestarian menjadi bagian tak terpisahkan dari cita-cita hidup bersama.
Sumber: Wahdi Azmi Sebut Konservasi Harus Memberi Manfaat Bagi Masyarakat
Sumber: Dari Gajah Ke Mega Mendung, Ketika Konservasi Harus Menghidupi
