Sinergi Koperasi dan TNI dalam Pembangunan Ekonomi Desa
Di atas kertas, desa-desa di Indonesia tampak terus menanjak. Jalan makin tersambung, status administratif naik, dan jumlah desa mandiri bertambah dari tahun ke tahun. Tapi angka-angka itu belum otomatis menjawab satu pertanyaan penting: apakah ekonomi warga desa ikut ikut membaik? Di sinilah koperasi kembali dipandang bukan sekadar pelengkap program, melainkan alat yang bisa mengurangi jarak antara kemajuan data dan kenyataan di lapangan.
Kemajuan Desa Tak Selalu Berarti Ekonomi Menguat
Data Statistik Potensi Desa (Podes) 2025 dari Badan Pusat Statistik menunjukkan Indonesia memiliki sekitar 84 ribu desa, dengan kurang lebih 75 ribu di antaranya berstatus desa administratif. Lebih dari 20 ribu desa sudah naik menjadi desa mandiri, dan lebih dari 23 ribu lainnya masuk kategori maju. Namun, masih ada hampir 22 ribu desa yang baru berkembang, sementara sebagian lain tetap tertinggal.
Gambaran itu memperlihatkan bahwa pembangunan desa memang bergerak cepat, terutama setelah dana desa dan pembangunan fisik digencarkan dalam beberapa tahun terakhir. Meski begitu, perubahan di lapangan belum sepenuhnya menyentuh struktur ekonomi. Di banyak desa, pertanian masih menjadi penopang utama. Sekitar 67 ribu desa menggantungkan mayoritas warganya pada sektor ini, sementara nilai tambah dari hasil produksi belum banyak dinikmati langsung oleh masyarakat setempat.
Problem Utama Bukan Sekadar Jalan dan Bangunan
Lebih dari 25 ribu desa memang sudah memiliki komoditas unggulan. Akses pembiayaan juga mulai terbuka, terlihat dari lebih dari 63 ribu desa yang telah memanfaatkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). Jaringan telekomunikasi pun makin meluas. Tetapi, kualitas akses itu belum merata, terutama di wilayah yang jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi.
Kesenjangan desa dan kota masih terasa jelas. Tingkat kemiskinan di desa berada di sekitar 11 persen, lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Kedalaman kemiskinan juga menunjukkan kerentanan yang lebih berat. Artinya, meski status desa terus membaik, kesejahteraan warga belum bergerak secepat angka-angka administratif yang kerap diumumkan pemerintah.
Koperasi Diposisikan Sebagai Penguat Ekonomi Lokal
Dalam situasi seperti ini, koperasi kembali dilihat sebagai jalan tengah yang paling masuk akal untuk menyatukan potensi yang selama ini terpencar. Laporan World Bank berjudul “Overview of Corporate Governance Issues for Co-operatives” menyebut koperasi dapat menjadi motor pembangunan ekonomi berbasis kepemilikan lokal di negara berkembang, sekaligus memperluas akses layanan keuangan.
Bagi desa, koperasi memberi ruang bagi petani, pelaku usaha kecil, dan komunitas lokal untuk memperkuat posisi tawar terhadap pasar maupun teknologi. Dengan pengelolaan yang partisipatif, rantai produksi dan distribusi bisa disusun lebih efisien. Program Koperasi Desa Merah Putih kemudian menjadi relevan karena dirancang untuk menghimpun pelaku usaha mikro yang tersebar ke dalam satu jaringan yang lebih besar.
Namun, CELIOS mengingatkan bahwa kebijakan seperti ini tidak boleh berhenti pada pendekatan dari atas ke bawah. Setiap desa punya kebutuhan yang berbeda, sehingga pendampingan, pelatihan, dan penguatan institusi lokal tetap menjadi syarat mutlak agar koperasi tidak hanya berdiri, tetapi juga benar-benar berjalan sehat.
Sinergi dengan TNI dan Target Agustus 2026
Pemerintah menargetkan operasional Koperasi Merah Putih dimulai pada Agustus 2026. Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto menekankan pentingnya rekrutmen, pendidikan, dan pelatihan sumber daya manusia secara cepat agar penggerak koperasi benar-benar siap. Di sisi lain, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut sinergi dengan TNI dapat mempercepat pembangunan fisik koperasi desa sekaligus menekan biaya pelaksanaan.
Peran TNI dinilai strategis karena memiliki jaringan teritorial hingga ke level desa. Dengan pengalaman mendampingi program berbasis wilayah, TNI bisa membantu menjaga ritme pelaksanaan, mempercepat koordinasi, dan mendukung penguatan SDM di lapangan. Meski begitu, percepatan tetap membutuhkan kerangka kerja yang rapi agar tidak memunculkan tumpang tindih antarinstansi.
Pada akhirnya, persoalan desa tidak selesai hanya dengan bangunan yang berdiri atau status yang naik. Yang lebih penting adalah ekosistem ekonomi yang membuat warga punya daya tawar, akses pasar, dan ruang tumbuh yang adil. Dalam konteks itulah koperasi, jika dirancang serius dan dijalankan bersama masyarakat, bisa menjadi simpul penting yang menjembatani jarak panjang antara desa yang naik status dan desa yang sungguh sejahtera.
Sumber: Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Penting Perkuat Ekonomi Desa Di Tengah Kenaikan Status Mandiri
Sumber: Desa Makin Mandiri Di Data, Tapi Ketergantungan Ekonomi Masih Tantangan: Saatnya Koperasi Dipercepat
