Perdebatan tentang reformasi TNI selama ini sering hanya difokuskan pada kekhawatiran masyarakat akan dominasi militer dalam urusan sipil. Namun, jika ditelisik lebih dalam, terdapat persoalan internal TNI yang masih luput dari perhatian, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan karier dan aspek struktural yang tidak sederhana.
Dalam upaya memperluas pemahaman, Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Indonesia menyelenggarakan acara diskusi bertajuk “Pola Karier dan Profesionalisme Militer” pada 4 Maret 2026. Diskusi ini mendatangkan tiga narasumber berpengalaman: Aditya Batara Gunawan dari Universitas Bakrie, Beni Sukadis dari Lesperssi, serta Yudha Kurniawan dari Laboratorium Politik Universitas Bakrie.
Representasi Relasi Sipil-Militer yang Tidak Hitam-Putih
Dalam berbagai literatur tentang kontrol sipil, ditekankan perlunya pemisahan yang tegas antara peran militer—sebagai penjaga pertahanan negara—dan peran sipil terkait urusan domestik. Namun, kenyataannya, garis pemisah tersebut seringkali kabur dan melahirkan problem baru yang dapat menggerus nilai-nilai profesionalisme militer jika tidak dikawal dengan baik.
Salah satu persoalan utama menyangkut sistem promosi perwira. Meski seharusnya hal ini merupakan domain institusi militer sendiri, dinamika politik dan kepentingan eksternal seringkali ikut berperan. Aditya Batara menekankan bahwa pengaruh pemimpin populis dalam urusan karier di tubuh TNI menjadi warna tersendiri dalam dinamika mutasi perwira.
Ia menjelaskan, “Penempatan pejabat strategis di TNI tidak jarang dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau hubungan dekat dengan elite politik, di samping prestasi dan kompetensi.”
Fenomena politik yang makin personal membuat relasi antara elite sipil dan militer sulit dibangun di atas prinsip meritokrasi murni. Pada akhirnya, praktik semacam ini bisa mengganggu sistem check and balance yang sehat.
Dalam proses seleksi Panglima TNI, keterlibatan pihak legislatif seolah-olah jadi simbol pengawasan sipil. Namun, catatan Yudha Kurniawan mengingatkan bahwa mekanisme ini pun bisa dimanfaatkan untuk tujuan politis, sehingga peran TNI pun terseret menjadi sekadar instrumen politik, alih-alih profesional militer.
Yudha juga menyebutkan bahwa model ini bukan satu-satunya; di negara demokrasi lain seperti Inggris, pemilihan pemimpin militer tertinggi berjalan tanpa campur tangan legislatif. Ini menandakan bahwa hubungan sipil-militer di banyak negara berjalan sangat beragam, meskipun sistem pemerintahannya sama-sama demokrasi.
Kelebihan Perwira dan Stagnasi Meritokrasi: Tantangan Struktural
Menurut Beni Sukadis, profesionalisme militer tidak cukup hanya dijamin melalui aturan hukum atau pemisahan TNI-Polri saja. Ia menegaskan bahwa kemurnian meritokrasi dalam promosi jabatan harus terus diawasi, karena praktiknya sering kali masih diwarnai faktor kedekatan dan jaringan informal.
Perspektif serupa juga diungkapkan Yudha Kurniawan yang menggambarkan adanya surplus perwira di dalam tubuh TNI. Ketidakseimbangan antara jumlah pejabat dengan posisi yang tersedia akhirnya menghasilkan penumpukan perwira tinggi, menambah beban struktur organisasi. Masalah ini dipengaruhi oleh beberapa aspek, antara lain:
Kapasitas pendidikan militer yang terbatas.
Rendahnya peluang promosi jabatan yang layak.
Dana pertahanan yang terbatas dan fasilitas pengembangan karier yang kurang.
Pada akhirnya, situasi inilah yang mendorong munculnya peran tambahan TNI di luar fungsi aslinya sekaligus ekspansi struktur hanya untuk menyalurkan kelebihan personel.
Rotasi Antarmatra dan Warna Politik
Beni Sukadis menanggapi isu tentang rotasi antarmatra Panglima TNI yang sering dianggap sebagai tradisi baku. Fakta di lapangan justru memperlihatkan pengecualian, misalnya pada masa transisi dari Jenderal Moeldoko ke Jenderal Gatot Nurmantyo yang keduanya berasal dari matra darat.
Kondisi semacam ini mempertegas bahwa dinamika politik nasional maupun preferensi elite lebih sering menjadi variabel utama, mengalahkan aturan normatif resmi terkait rotasi yang ada.
Renungan di Tengah Tantangan Demokrasi
Topik ini menjadi sangat krusial mengingat meningkatnya kekhawatiran atas kemunduran demokrasi di Indonesia. Diskusi seputar hubungan sipil-militer seharusnya tidak semata-mata berputar pada isu pembatasan militer dari urusan sipil, melainkan juga terkait etika elite sipil sehingga mereka tidak menggiring TNI ke pusaran politik kekuasaan.
Tata kelola organisasi militer yang sehat menuntut profesionalisme internal yang kuat. Keterlibatan sipil yang terlalu mendalam dalam proses pengangkatan atau promosi perwira juga berisiko menurunkan kualitas pengambilan keputusan di dalam militer. Di banyak negara maju, penghormatan terhadap kemandirian struktur militer, terutama dalam soal karier, telah dijadikan standar, dan sudah saatnya prinsip ini diterapkan secara konsisten di Indonesia.
Sumber: Motif Perluasan Peran TNI Ke Sektor Sipil, Struktur Organisasi Dan Karier Perwira Disorot
Sumber: Motif Di Balik Perluasan Peran TNI Ke Sektor Sipil Dan Pembengkakan Struktur Organisasisi
