Mufti, seorang ahli, mengkritik respons Pemerintah yang dianggap terlalu lamban dalam menanggapi kontroversi tambang nikel di Pulau Raja Ampat, Papua Barat Daya. Dia menyayangkan penghentian sementara tambang baru dilakukan setelah tagar #SaveRajaAmpat viral di media sosial. Menurut Mufti, aturan larangan tambang di pulau-pulau kecil seharusnya sudah jelas, namun izin tambang tetap dikeluarkan tanpa banyak perlawanan. Selain dari aspek viral, Mufti juga menyoroti bagaimana izin-izin tambang di Raja Ampat bisa terbit, terutama mengingat kriteria hukum yang sudah melarang tambang di pulau-pulau kecil. Dia mendesak Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk membuka data lengkap mengenai izin tambang di Raja Ampat, termasuk status hukum dan lokasi detailnya. Mufti menyatakan bahwa publik berhak mengetahui sejauh mana pemerintah melindungi wilayah-wilayah konservasi, tanpa ada kesan bahwa hukum bisa dinegosiasikan demi kepentingan investasi.
DPR Sebut Kejadian di Raja Ampat Sebagai Pelajaran: Pemerintah Harus Bijaksana dalam Penerbitan Izin Tambang
Related articles
