Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Pelantikan tersebut menandai berakhirnya masa tugas Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri yang dijalaninya sejak 21 Oktober 2024.
Dalam prosesi pelantikan, Sugiono mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo. Ia menyatakan komitmennya untuk memegang teguh konstitusi serta menjalankan peraturan perundang-undangan.
“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” kata Sugiono saat mengucapkan sumpah jabatan.
Capaian selama memimpin Kementerian Luar Negeri
Selama hampir dua tahun memimpin Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Sugiono menangani sejumlah agenda perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Kemlu merepatriasi lebih dari 27 ribu WNI yang berada dalam kondisi terancam.
Jumlah tersebut mencakup 1.200 WNI yang terjaring kasus online scam di Myanmar. Kemlu juga memulangkan sembilan aktivis Global Sumud Flotilla 2.0 yang ditangkap Israel, serta lebih dari 8.000 WNI dari Kamboja. Selain itu, sejumlah WNI yang terdampak konflik di Iran turut dipulangkan ke Indonesia.
Di ranah diplomasi multilateral, Indonesia dipercaya menjadi Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2026. Posisi tersebut menjadi yang pertama bagi Indonesia dalam sejarah. Indonesia juga terpilih sebagai anggota United Nations Board of Auditors untuk periode 2026-2032.
Dalam periode yang sama, Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS pada Januari 2025. Keanggotaan itu menjadi salah satu bagian dari kiprah diplomasi Indonesia di tingkat internasional selama Sugiono menjabat sebagai Menteri Luar Negeri.
Agenda diplomasi dan kerja sama perdagangan
Pada September 2026, Sugiono mewakili Presiden Prabowo dalam Sidang Majelis Umum ke-81 PBB di New York. Dalam forum tersebut, ia menyampaikan posisi Indonesia mengenai Palestina, multilateralisme, reformasi PBB, serta ketahanan kawasan.
Kemlu juga aktif mendorong sejumlah kesepakatan perdagangan. Agenda tersebut mencakup Indonesia-European Union CEPA, Indonesia-Canada CEPA, Indonesia-Peru CEPA, Indonesia-Chile CEPA, dan Indonesia-Eurasian Economic Union FTA.
Selain perjanjian tersebut, Indonesia turut mengupayakan sejumlah perjanjian perdagangan preferensial dengan Iran, Mauritius, dan Tunisia. Setelah dilantik sebagai Menko PMK, Sugiono kini berpindah dari lingkup diplomasi luar negeri ke posisi yang menangani koordinasi bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
