Jelang pemilihan umum Israel yang akan berlangsung kurang dari sebulan lagi, peta politik negara itu masih terjebak dalam kebuntuan. Benjamin Netanyahu memang menghadapi tekanan besar setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 dan rangkaian perang di Gaza, Lebanon, serta Iran. Namun, lawan utamanya, Gadi Eisenkot, juga belum memiliki jalur yang jelas untuk membentuk pemerintahan.
Jajak pendapat Channel 13 yang dirilis pekan lalu memproyeksikan partai-partai penentang Netanyahu memperoleh 52 kursi parlemen, sedangkan blok yang dipimpin perdana menteri mendapat 51 kursi. Keduanya masih jauh dari 61 kursi, jumlah minimum untuk membentuk pemerintahan di Knesset.
Koalisi oposisi masih rapuh
Partai Yashar yang dipimpin Eisenkot, mantan Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF), berada di posisi teratas dengan proyeksi 22 kursi. Sementara itu, Likud, partai Netanyahu, diperkirakan meraih 18 kursi.
Peluang Eisenkot semakin rumit karena ia menolak bekerja sama dengan partai-partai yang mewakili warga Palestina di Israel. Padahal, dua belas kursi yang diproyeksikan diraih kelompok tersebut dapat menjadi penentu terbentuknya koalisi. Tanpa dukungan itu, hasil pemilu berisiko kembali menghasilkan parlemen yang terfragmentasi.
Komite Pemilihan Pusat pekan lalu bahkan melakukan pemungutan suara untuk melarang Ra’am dan Joint List, dua partai Palestina utama, mengikuti pemilu. Langkah itu diajukan melalui petisi Otzma Yehudit, partai sayap kanan ekstrem yang dipimpin Itamar Ben-Gvir. Kedua partai tersebut dituduh mendukung terorisme.
Petisi tandingan dari Partai Demokrat untuk melarang Otzma Yehudit dengan alasan menghasut rasisme ditolak. Keputusan akhir mengenai larangan terhadap Ra’am dan Joint List kini berada di tangan Mahkamah Agung. Jika diizinkan bertarung, kedua partai itu dapat menjadi faktor penting bagi upaya Eisenkot membentuk pemerintahan.
Kemarahan publik meluas
Tekanan terhadap pemerintah tidak hanya datang dari arena politik. Kepercayaan publik terhadap institusi negara turun dari 61 persen pada 2012 menjadi 34 persen pada 2025. Sebanyak 68 persen responden Yahudi menyebut tragedi 7 Oktober sebagai faktor penentu pilihan mereka.
Ilda, pemilik toko di Jalan Jaffa, menuntut pertanggungjawaban pemerintah, terutama setelah investigasi Haaretz menyebut Netanyahu telah mendapat peringatan mengenai potensi serangan Hamas.
“Setelah 7 Oktober, semua orang di pemerintahan ini harus disalahkan,” kata Ilda. Ia juga mengecam pemerintah karena, menurutnya, menyerang jurnalis yang mengungkap persoalan tersebut alih-alih mengambil tanggung jawab.
Kekecewaan warga turut dipicu kondisi ekonomi. Harga makanan segar di Israel naik 9,5 persen dalam dua tahun terakhir di tengah konflik regional dan gangguan rantai pasokan. Turgeman, warga yang ditemui di Jaffa, mengatakan akan memilih siapa pun kecuali “perdana menteri 7 Oktober”. Ia menginginkan pemimpin yang peduli pada ekonomi dan lonjakan harga akibat perang.
Isu wajib militer dan suara Arab
Netanyahu juga kehilangan dukungan dari sebagian kalangan ultra-Ortodoks setelah Mahkamah Agung pada 2024 menghapus pengecualian wajib militer bagi pria Haredi. Keputusan itu memicu demonstrasi, penutupan jalan, dan bentrokan dengan polisi. Kaum muda Haredi menyalahkan Netanyahu karena gagal mengesahkan undang-undang yang melindungi pengecualian tersebut.
Pinchas, mahasiswa ultra-Ortodoks, memperkirakan generasi muda Haredi akan mulai menentang arahan para rabi. “Semua pilihan dalam pemilu ini adalah sampah, tetapi saya pikir saya akan memilih Eisenkot,” ujarnya.
Bagi Amir, warga Arab Israel asal Mashhad, pemilu merupakan sarana untuk melawan rasisme sistemik setelah 7 Oktober. Ia menyerukan perwakilan Arab yang kuat dan bersatu dalam isu kesetaraan, diskriminasi, serta perjuangan Palestina.
