Mendagri dan Menteri PKP Tinjau Program Perumahan di Bandung
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau program perumahan rakyat di Desa Cilampeni, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Sabtu (25/7/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Mendagri menyaksikan secara langsung simulasi Pemilihan Toko Terbuka (PTT) atau “tender rakyat” dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Mekanisme ini mendapat apresiasi karena dinilai terbuka dan transparan.
Transparansi dan Kualitas Bangunan
Selama peninjauan, Mendagri turut berdialog dengan para pemilik toko bangunan untuk memeriksa data bahan bangunan dan harga yang ditawarkan. Dia mengungkapkan keberhasilan program tersebut dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh bahan bangunan berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau.
Menurut Mendagri, melalui PTT, proses seleksi menjadi lebih adil karena pemilik toko dengan penawaran terbaik akan memenangkan tender. Sisa uang dari program ini kemudian dikembalikan kepada masyarakat, menciptakan transparansi dan keadilan dalam alokasi dana.
Upaya Pemerintah untuk Membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Mendagri juga menjelaskan bahwa pemerintah, di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, terus berupaya memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memperoleh hunian layak. Salah satunya adalah pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan yang layak dan terjangkau.
Mendagri menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam mendukung pembangunan perumahan, agar tercipta lingkungan yang lebih baik dan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Keberadaan rumah-rumah baru juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui peningkatan pajak bumi dan bangunan.
