Kejaksaan Agung (Kejagung) masih terus melakukan penyidikan terkait kasus korupsi tata kelola Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBG). Dalam pengembangan kasus ini, Kejagung juga mengungkap adanya dugaan keterlibatan anggota TNI aktif dalam penyidikan yang sama.
Keterlibatan Anggota TNI
Berdasarkan hasil pengembangan penyidikan, terungkap bahwa terdapat keterlibatan anggota TNI aktif berpangkat Kolonel BU dalam pengadaan barang jasa terkait MBG. BU diduga berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proses pengadaan barang, terutama pengadaan sepeda motor.
Syarief, Juru Bicara Kejagung, menyatakan bahwa proses penyidikan terhadap BU dilakukan melalui mekanisme koneksitas bersama Jampidmil. Hal ini bukan disebabkan oleh dugaan perbuatan BU yang terkait dengan aktivitas militer, melainkan semata-mata karena statusnya sebagai anggota TNI aktif.
Pengembangan Penyidikan
Lebih lanjut, Syarief juga menegaskan bahwa dugaan keterlibatan BU merupakan hasil dari pengembangan penyidikan dalam kasus pengadaan sepeda motor untuk program MBG. Meskipun saat ini BU belum berstatus tersangka, namun Kejagung tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan tersangka terhadap anggota TNI aktif. Oleh karena itu, penanganan perkara terhadap BU akan dilakukan melalui mekanisme koneksitas dengan Jampidmil.
Pengungkapan dugaan keterlibatan anggota TNI aktif dalam kasus korupsi tata kelola MBG ini memberikan gambaran lebih jelas mengenai lingkup korupsi yang melibatkan berbagai pihak. Kejagung terus berupaya mengusut kasus ini hingga tuntas untuk menegakkan supremasi hukum dan memberantas korupsi di Tanah Air.
