Pelantikan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 8 Oktober 2025, menjadi sorotan karena menghadirkan sejumlah nama penting di lingkaran pemerintahan. Salah satu yang hadir adalah Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, yang datang ke Kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 12.57 WIB dengan mengenakan kebaya biru muda. Kehadirannya menguatkan kabar bahwa ia akan resmi masuk dalam struktur komite tersebut bersama anggota lain yang dilantik Presiden Prabowo Subianto.
Ribka Haluk Masuk Daftar Pelantikan
Ribka Haluk membenarkan bahwa dirinya akan dilantik sebagai bagian dari Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua. Namun, ia belum menjelaskan secara rinci seperti apa tugas, kewenangan, maupun arah kerja komite itu setelah terbentuk. Ia juga belum memastikan apakah posisinya sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri akan tetap dipegang atau justru akan diisi oleh sosok lain.
Jawaban yang masih terbatas itu membuat pelantikan kali ini terasa lebih sebagai langkah awal dari penataan baru kebijakan percepatan pembangunan Papua. Di tengah minimnya keterangan detail, nama Ribka tetap menjadi perhatian karena keterlibatannya dinilai penting dalam mendorong koordinasi lintas sektor di wilayah tersebut.
Agenda Pemerintah Tak Hanya Papua
Di hari yang sama, pemerintah juga menyinggung agenda lain di sektor energi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia disebut telah mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto untuk memulai proyek etanol 10 persen atau E10. Program ini dirancang untuk mencampurkan bensin dengan 10 persen etanol sebagai bagian dari upaya menghadirkan energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Langkah tersebut dipandang sebagai kelanjutan dari program biodiesel yang sebelumnya sudah dijalankan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga melantik Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga menggantikan Dito Ariotedjo. Pelantikan itu berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 17 September 2025, menandai dinamika baru dalam susunan kabinet yang terus bergerak mengikuti kebutuhan pemerintahan.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
