Pemerintah telah menyelesaikan konsep RUU Perampasan Aset dan sekarang menunggu langkah selanjutnya dari DPR karena masih ada konsolidasi di parlemen. Presiden Prabowo Subianto juga telah melakukan pertemuan dengan para ketua umum partai politik untuk membahas RUU Perampasan Aset. Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menyatakan bahwa RUU tentang Perampasan Aset tidak akan sulit untuk dijadikan RUU prioritas tahunan. DPR RI memiliki mekanisme di mana suatu RUU yang sebelumnya tidak termasuk dalam prioritas tahunan, bisa menjadi prioritas jika disetujui fraksi-fraksi dan diputuskan dalam Rapat Paripurna. Saat ini, RUU Perampasan Aset belum termasuk dalam prioritas 2025 karena merupakan RUU jangka menengah. Nasir menjelaskan bahwa meskipun termasuk dalam program legislasi lima tahunan, RUU ini tetap tidak diabaikan.
Inisiasi RUU Perampasan Aset: Menkum Sebut DPR akan Mengambil Alih
Related articles
