Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, menghadapi pemanggilan terkait dugaan ijazah palsu di Polda Metro Jaya. Kuasa Hukumnya, Rivai Kusumanegara, mengonfirmasi bahwa pemanggilan tersebut tidak dipenuhi karena kesehatan Jokowi yang tidak memungkinkan. Permintaan penundaan pemeriksaan telah diajukan dengan dua opsi, yakni menunggu persetujuan dokter atau melakukan pemeriksaan di kediaman sesuai Pasal 113 KUHAP. Meski demikian, pihak Jokowi masih menunggu jawaban dari Polda Metro Jaya terkait permohonan penundaan tersebut. Polda Metro Jaya telah melakukan pemanggilan pada 17 Juli 2025, dengan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) turut mendesak dilakukan gelar perkara khusus terkait kasus ini. Surat permintaan gelar perkara telah diserahkan kepada Kabad Wasidik dan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Agenda gelar perkara ini sudah menjadi perhatian publik dan melibatkan tiga terlapor dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan ke kantor Komnas HAM.
