Kecelakaan truk utama yang banyak disebabkan oleh over dimension overloading (ODOL) semakin sering terjadi, bahkan mencakup kasus Purworejo dan Semarang dalam beberapa hari terakhir. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi kepada Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, untuk menangani permasalahan ODOL ini. Pada tanggal 6 Mei lalu, Kemenko Infrastruktur mengumpulkan sejumlah stakeholder terkait seperti Kemenhub, Kemendagri, Kemenkeu, Kemenaker, Kementerian PU, Kementerian BUMN, serta Kepolisian untuk membahas penanganan ODOL. Pertemuan tersebut telah merumuskan langkah-langkah penting yang harus dilakukan oleh para stakeholder. Sebagai upaya penindakan terhadap ODOL, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) juga akan terlibat dalam sertifikasi dan pelatihan SDM.
Menurut Dudy, tujuan utama penindakan ODOL adalah untuk mengurangi jumlah korban jiwa yang tidak ada harganya. Pemerintah akan lebih menegaskan regulasi terkait ODOL pada tahun ini. Rencananya, akan ada dua proyek pilot penanganan ODOL di Jawa Barat dan Riau. Dudy juga mengatakan bahwa partisipasi Pemerintah Daerah sangat penting dalam upaya mengatur ODOL. Melalui uji KIR kendaraan bermotor, Pemerintah Daerah dapat berperan dalam mengatasi masalah ini.
