Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengajukan permintaan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pemungutan suara ulang (PSU) guna mencegah terjadinya PSU yang berulang. Menurutnya, komitmen politik tanpa adanya intervensi merupakan kunci utama dalam menjaga integritas proses demokrasi.
Ditegaskan oleh Bima, perlunya menutup celah sejak dini agar tidak menimbulkan gugatan, serta pentingnya pembahasan lebih lanjut mengenai prosedur berperkara di Mahkamah Konstitusi (MK) dari segi teknis.
Bima juga mencatat bahwa banyaknya PSU terjadi karena kuatnya nuansa politik. Oleh karena itu, dia mendorong semua pihak untuk berkomitmen menjaga netralitas dan menghindari intervensi.
Selain itu, Bima juga memastikan bahwa bersama Wamendagri Ribka Haluk, mereka akan memantau langsung pelaksanaan PSU di berbagai daerah. Mereka juga akan bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda) untuk memastikan efisiensi anggaran dalam proses tersebut.
Pernyataan Bima ini disampaikan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR bersama Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta.
