Sebelumnya, Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) berusaha untuk merebut kursi ketua umum PDIP yang saat ini dipegang oleh Megawati Soekarnoputri. Menurut Hasto, Jokowi ingin mempertahankan kekuatan politik dengan mengendalikan partai politik, yaitu Golkar dan PDIP. “Rencana pengambilalihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi, jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara lima-enam bulan. Ada seorang menteri yang berkuasa,” kata Hasto dalam keterangannya, Selasa (2/4/2024).
Hasto juga mengungkapkan bahwa dalam kabinet Jokowi terdapat menteri yang sangat berkuasa dan menteri yang super berkuasa. Jokowi kemudian menugaskan menteri yang berkuasa untuk membantu dalam proses pengambilalihan kursi ketum PDIP. “Supaya tidak salah paham, ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega, agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Jadi, dalam rangka kendaraan politik. Untuk 21 tahun ke depan,” ujar Hasto.
Upaya pengambilalihan partai politik yang dipimpin Megawati ini juga pernah terjadi pada era Soeharto yang ingin mempertahankan kekuasaan melalui Pemilu 1971. “Ini harus kita waspadai, bahwa ketika berbagai bentuk kecurangan terjadi pada Pemilu 71, yang menurut saya hanya Pemilu 71 saja tidak cukup, ditambah 2009, menghasilkan 2024, kendaraan politiknya sama,” tambah Hasto.
Hasto juga menyampaikan bahwa terdapat upaya dari pihak Jokowi untuk membentuk koalisi partai politik yang besar. “Sekarang ada gagasan tentang pembentukan koalisi besar permanen seperti terbentuknya barisan nasional,” kata Hasto.
Reporter: Muhammad Genantan Saputra/Merdeka
