Indonesia dituntut untuk secara aktif terlibat dalam perkembangan antariksa global dengan merumuskan strategi nasional yang komprehensif. Hal ini disampaikan dalam diskusi publik tentang “Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia di Tengah Rivalitas Global” yang diselenggarakan oleh Center for International Relations Studies (CIReS) FISIP Universitas Indonesia.
Pentingnya pembahasan isu antariksa sebagai bagian dari strategi nasional diakui oleh berbagai pihak dari parlemen, kementerian/lembaga, militer, akademisi, hingga media. Prof. Thomas Djamaluddin dari BRIN dan mantan Kepala LAPAN menyoroti bahwa penguasaan teknologi luar angkasa sangat penting untuk kedaulatan dan daya saing nasional.
Indonesia perlu menjaga kemandiriannya dalam kompetisi antariksa global yang semakin pesat dengan langkah-langkah strategis. Ruang antariksa kini memiliki peran strategis yang setara dengan darat, laut, dan udara, sehingga forum koordinasi lintas sektor seperti Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional perlu diaktifkan kembali.
Sektor antariksa juga dianggap sebagai solusi cost-effective bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Dukungan regulasi yang jelas, komitmen pemerintah, serta kerja sama lintas sektor diperlukan agar Indonesia dapat bersaing dalam ekonomi antariksa global.
Pentingnya strategi antariksa nasional juga diakui oleh Direktur Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa Bappenas, Yusuf Suryanto. Dengan kolaborasi dan konsistensi lintas sektor, Indonesia dapat mengintegrasikan antariksa ke dalam strategi nasional yang kuat.
Kesimpulannya, Indonesia perlu bergerak aktif dalam pembangunan teknologi antariksa untuk menjadi negara yang mampu bersaing dalam era ekonomi antariksa yang semakin kompetitif. Mewujudkan kemandirian antariksa akan memperkuat kedaulatan dan daya saing Indonesia di kancah global.
Sumber: Kemandirian Antariksa Indonesia Dan RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional: Strategi Menghadapi Rivalitas Global Di Era Ekonomi Antariksa
Sumber: Menggapai Bintang Dengan Strategi Bumi: Urgensi Kebijakan Antariksa Nasional Indonesia
