Habiburokhman: Penegakan Hukum Harus Mengedepankan Asas Persamaan
Habiburokhman menegaskan bahwa penerapan aturan harus tetap memprioritaskan asas persamaan di muka hukum. Dalam hal ini, pelanggar hukum harus diberi sanksi tanpa pandang bulu terhadap latar belakang maupun jabatannya.
“Kita harus menegaskan bahwa konstitusi kita menganut asas persamaan di muka hukum, jadi siapapun yang melanggar hukum harus dikenai sanksi tanpa memperhatikan latar belakang jabatannya,” kata Habiburokhman.
Peringatan Habiburokhman terkait RUU Perampasan Aset
Habiburokhman juga memperingatkan agar tidak terjadi kesewenangan dalam penegakan hukum terkait perampasan aset. Dia menekankan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tidak boleh disalahgunakan untuk memeras masyarakat.
“Yang tidak boleh terjadi adalah penegakan hukum perampasan aset yang sewenang-wenang terhadap masyarakat. Harus dihindari agar RUU Perampasan Aset tidak digunakan sebagai alat untuk memeras masyarakat, mengkriminalisasi lawan politik, atau membungkam kritikus,” tegasnya.
Komisi III DPR dan Pengawasan Pelaksanaan UU Perampasan Aset
Habiburokhman menyatakan bahwa Komisi III DPR sedang mencari solusi terbaik untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan UU Perampasan Aset. Menurutnya, diperlukan lembaga yang kuat yang dapat mengawasi aparat penegak hukum yang menyalahgunakan wewenang dalam pelaksanaan perampasan aset.
“Komisi III sedang berupaya mencari formula terbaik untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan UU Perampasan Aset,” ungkapnya.
“Diperlukan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menindak oknum penegak hukum yang melakukan penyalahgunaan wewenang dalam perampasan aset. Sanksi hukum, etika, profesi, dan pidana harus diberlakukan bagi oknum penegak hukum yang terlibat. Intinya, penerapan UU Perampasan Aset membutuhkan aparat penegak hukum yang bersih dan berintegritas,” tambahnya.
