Mendagri Tekan Pentingnya Statistik Perumahan dalam Menekan Backlog
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong pemanfaatan publikasi statistik perumahan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menekan backlog perumahan. Data yang terukur dari BPS dapat menjadi pijakan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun kebijakan serta mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat.
Backlog Perumahan dan Peran Statistik
Backlog perumahan adalah kesenjangan antara kebutuhan kepemilikan rumah dengan ketersediaan unit rumah yang layak huni. BPS menyediakan data mengenai kondisi perumahan masyarakat yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan backlog sehingga langkah-langkah penanganan dapat ditentukan dengan lebih tepat sasaran.
Saat Rilis Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026, Mendagri menyatakan kegembiraannya karena ada penurunan angka backlog masyarakat yang tidak memiliki rumah dan mereka yang rumahnya tidak layak huni. Presiden memberikan perhatian khusus terhadap masalah perumahan dan Kemendagri mendukung langkah-langkah PKP dalam mewujudkan program tiga juta rumah.
Peran Pemerintah Daerah dan Swasta
Mendagri mendorong peningkatan peran pemerintah daerah serta sektor swasta dalam pembangunan perumahan. Dukungan terhadap langkah Menteri PKP dalam membangun ekosistem yang melibatkan sektor swasta diharapkan dapat mempercepat penyediaan hunian sehingga backlog perumahan dapat ditekan secara lebih optimal.
Langkah-langkah dari Menteri PKP dalam memperluas definisi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta membangun rumah bagi masyarakat yang tidak memiliki tempat tinggal terus didukung. Upaya ini diharapkan dapat mengintensifkan pembangunan rumah dengan skema yang beragam, termasuk program bedah rumah.
