Di Jakarta, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membuka peluang merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan Kepala Daerah. Menurut Tito, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun itu sudah tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini.
Revisi Peraturan Pemerintah
Tito Karnavian menegaskan bahwa periode tahun 2000 hingga 2026 telah mengalami perubahan yang signifikan. Oleh karena itu, ia memandang penting untuk melakukan revisi terhadap peraturan yang sudah lama berlaku tersebut. Rencananya, tim akan dibentuk di tingkat pemerintah untuk membahas revisi tersebut, bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas.
“Ini tadi kan ada pesan dari kesimpulan rapat agar Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas,” ujar Tito Karnavian.
Menyesuaikan Besaran dan Dasar Perhitungan
Selain menyesuaikan besaran hak keuangan kepala daerah, Tito juga menyatakan bahwa dasar perhitungannya perlu diubah agar sesuai dengan kondisi saat ini. Ia menekankan bahwa reformasi atau perubahan formula perhitungan tersebut harus memperhitungkan kenaikan biaya yang terjadi dari tahun 2000 hingga saat ini.
Hal ini melibatkan koordinasi antara berbagai pihak terkait, guna memastikan bahwa revisi yang dilakukan benar-benar mengakomodasi perubahan yang terjadi dalam rentang waktu yang cukup panjang. Dengan demikian, diharapkan hasil dari revisi tersebut dapat memberikan keadilan dan keberlanjutan dalam hal hak keuangan kepala daerah di Indonesia.
