Wakil Menteri Dalam Negeri Dorong Keterlibatan Orang Asli Papua dalam Sensus Ekonomi 2026
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melibatkan lebih banyak Orang Asli Papua (OAP) sebagai petugas lapangan dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Papua. Menurutnya, hal ini akan mempermudah proses pendataan, terutama di wilayah yang memiliki karakteristik geografis dan sosial yang kompleks.
Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Bersama Kepala BPS secara virtual, di Jakarta. Ribka menekankan pentingnya kebijakan khusus dalam proses rekrutmen petugas lapangan hingga tingkat distrik untuk menjaga efektivitas sensus dan diterimanya masyarakat.
Rekrutmen Petugas Lapangan dan Kolaborasi dengan Pemda
Ribka menilai bahwa keberhasilan sensus tidak hanya tergantung pada petugas lapangan, tetapi juga butuh dukungan penuh dari pemerintah daerah (Pemda) dan seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, kolaborasi erat dengan gubernur, bupati, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Papua menjadi hal yang sangat penting.
Selain itu, strategi jemput bola yang diterapkan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) juga didorong oleh Ribka. Dengan pendekatan ini, diharapkan pendataan dapat mencapai masyarakat yang tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Pentingnya Data Akurat untuk Kebijakan Pembangunan
Ribka menekankan bahwa data yang akurat sangat penting karena akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan, termasuk penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta program-program pemerintah lainnya yang ditujukan kepada masyarakat Papua.
