Ketua DPP Nasdem, Rifqinizamy Karsayuda, telah mengusulkan skema ambang batas parlemen tunggal di tingkat nasional dan daerah. Skema ini akan menentukan bahwa partai politik yang tidak mencapai ambang batas nasional yang telah disepakati, misalnya 6 persen, akan dianggap tidak lolos di Pileg DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota. Ini berarti bahwa suara dan kursi partai politik yang tidak memenuhi ambang batas nasional akan dianggap tidak sah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
Selain skema tunggal, Nasdem juga mengusulkan skema berjenjang yang menetapkan besaran ambang batas berbeda untuk setiap tingkatan, seperti 6 persen untuk nasional, 5 persen untuk provinsi, dan 4 persen untuk kabupaten. Menurut Rifqinizamy, parliamentary threshold tunggal dengan konsekuensi sampai ke tingkat provinsi, kabupaten, dan kota adalah langkah yang diusulkan untuk memperbaiki sistem saat ini.
