Pemerintah Diminta Ambil Alih Inisiatif RUU Pemilu, PAN Nilai Bisa Kurangi Tarik-Menarik Politik
Wacana revisi Undang-Undang Pemilu kembali menghangat, namun pembahasannya belum juga bergerak cepat di internal fraksi-fraksi DPR. Di tengah situasi itu, Wakil Ketua DPP PAN Saleh Daulay mengusulkan langkah yang menurutnya bisa membuat proses lebih efisien: RUU Pemilu sebaiknya diambil alih sebagai inisiatif pemerintah, bukan hanya dibiarkan menjadi usulan parlemen.
Inisiatif Pemerintah Dinilai Lebih Ringan Secara Politik
Menurut Saleh, bila draf aturan datang dari pemerintah, beban tarik-menarik politik di DPR bisa berkurang. Ia menilai pembahasan aturan pemilu kerap tersendat bukan karena substansinya semata, melainkan karena banyak kepentingan yang harus dipertemukan di antara partai-partai. Dalam kondisi seperti itu, proses penyamaan pandangan sering berjalan lambat.
Saleh juga mengakui bahwa di internal PAN sendiri, pembicaraan soal RUU Pemilu belum mencapai titik terang. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa revisi aturan pemilu memang bukan perkara sederhana. Setiap partai memiliki pertimbangan masing-masing, sehingga kesepakatan kerap membutuhkan waktu lebih panjang.
Partisipasi Luas Jadi Penentu Arah Pembahasan
Selain soal siapa yang mengusulkan, Saleh menilai pembahasan RUU Pemilu harus melibatkan banyak unsur. Ia menyebut tokoh agama hingga organisasi masyarakat perlu diberi ruang agar penyusunan aturan tidak terkesan sempit dan elitis. Dengan keterlibatan yang lebih luas, prosesnya diharapkan tidak hanya berputar di lingkaran politik tertentu.
Baginya, aturan pemilu menyangkut banyak tahap penting, mulai dari pembentukan penyelenggara hingga proses penghitungan suara. Karena itu, pembahasannya tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Setiap detail perlu dipertimbangkan agar hasil akhirnya benar-benar bisa diterapkan dan tidak memunculkan masalah baru di kemudian hari.
RUU Pemilu Menyangkut Kepentingan Besar
Saleh menegaskan bahwa RUU Pemilu bukan sekadar revisi teknis, melainkan aturan yang berdampak langsung pada arah politik nasional. Ia menilai pembahasan yang matang menjadi penting agar hasil akhirnya tidak hanya menguntungkan satu pihak. Menurut dia, regulasi pemilu harus mampu mengakomodasi kepentingan yang lebih luas, bukan justru memperuncing perbedaan.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
