Anggota Komisi VIII DPR, Atalia Praratya, menekankan pentingnya pemerintah untuk meninjau kembali rencana penggunaan APBN dalam memperbaiki Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo. Menurutnya, keputusan tersebut berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial yang merugikan. Atalia menegaskan bahwa evaluasi mendalam perlu dilakukan untuk memastikan proses hukum berjalan dengan baik dan kebijakan yang diambil selanjutnya harus lebih adil, transparan, dan mencegah terjadinya kecemburuan sosial.
Dalam pandangan Atalia, penggunaan APBN untuk merenovasi Ponpes Al Khoziny dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Ia mengingatkan agar tidak terkesan bahwa lembaga yang lengah justru mendapat bantuan, sementara banyak sekolah, tempat ibadah, atau warga lain yang mengalami musibah tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Penyelesaian hukum atas tragedi yang menewaskan banyak santri di Ponpes tersebut menjadi prioritas yang harus diselesaikan.
Atalia menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan dengan tegas dan adil. Jika ada kesalahan yang dilakukan, harus ada pihak yang bertanggung jawab. Keadilan bagi korban harus merupakan hal utama yang harus diutamakan. Sebagai seorang politikus, Atalia menuntut agar negara melindungi semua santri tanpa terkecuali, tidak hanya yang berada di Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi para santri dan mendukung pendidikan keagamaan secara menyeluruh, tidak hanya pada satu lembaga tertentu.
