Kritik Perbaikan Ponpes Al Khoziny: Adil bagi Korban Lebih Utama
Rencana pemerintah menggunakan APBN untuk memperbaiki Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo memunculkan perdebatan baru. Di tengah duka atas tragedi yang menewaskan banyak santri, kebijakan itu justru dinilai perlu dikaji ulang agar negara tidak terkesan terburu-buru memberi bantuan sebelum persoalan utamanya benar-benar selesai.
APBN Jangan Sampai Memicu Kesan Pilih Kasih
Anggota Komisi VIII DPR, Atalia Praratya, menjadi salah satu pihak yang mengkritik rencana tersebut. Ia menilai penggunaan anggaran negara harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena bisa menimbulkan persepsi bahwa lembaga yang diduga lalai malah memperoleh prioritas. Menurutnya, situasi seperti ini berisiko memunculkan rasa tidak adil di tengah masyarakat.
Atalia menyoroti bahwa masih banyak sekolah, rumah ibadah, dan warga yang juga terdampak musibah, tetapi tidak selalu mendapat perlakuan serupa dari negara. Karena itu, ia meminta pemerintah menimbang ulang kebijakan tersebut secara transparan dan berkeadilan, bukan hanya melihat kebutuhan perbaikan fisik semata.
Proses Hukum Tak Boleh Dikesampingkan
Dalam pandangan Atalia, aspek hukum harus tetap menjadi prioritas. Ia menegaskan bahwa jika dalam tragedi itu ada unsur kelalaian atau kesalahan, maka harus ada pihak yang bertanggung jawab. Baginya, keadilan bagi para korban dan keluarga jauh lebih penting dibanding sekadar mempercepat pemulihan bangunan.
Ia juga mengingatkan bahwa peristiwa di Ponpes Al Khoziny bukan satu-satunya kejadian yang menimpa lingkungan pendidikan atau keagamaan. Karena itu, negara seharusnya hadir dengan sikap yang konsisten, bukan hanya fokus pada satu kasus di Sidoarjo sementara perlindungan terhadap santri dan lembaga pendidikan agama lain belum tentu mendapat perhatian yang sama.
Negara Diminta Hadir Secara Merata
Atalia menegaskan, negara memang punya tanggung jawab untuk melindungi santri dan mendukung pendidikan keagamaan. Namun, dukungan itu semestinya dijalankan secara menyeluruh dan proporsional agar tidak menimbulkan kesan tebang pilih. Menurutnya, kebijakan yang adil justru akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam menangani tragedi ini.
Di titik ini, sorotan bukan lagi sekadar pada bangunan yang perlu diperbaiki, melainkan pada bagaimana negara menempatkan keadilan sebagai dasar keputusan. Bagi para korban, pertanyaan yang paling mendesak bukan hanya kapan gedung berdiri kembali, tetapi juga apakah tanggung jawab atas tragedi itu benar-benar dituntaskan.
