Raja memperingatkan tentang sejumlah catatan krusial, termasuk pengurangan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) yang berpotensi melemahkan kapasitas fiskal daerah. Menurutnya, pengurangan ini harus sejalan dengan peningkatan distribusi anggaran Tugas Perbantuan Pusat ke Daerah yang mencapai Rp1.367 triliun secara adil dan efisien agar tidak menciptakan kesenjangan fiskal antar wilayah.
Selain itu, Raja juga menyoroti kemungkinan terjadinya monopoli dalam pelaksanaan Program Sembako Murah (PSN) akibat perencanaan yang lemah, kurangnya kesiapan infrastruktur, dan minimnya pengawasan. Contohnya, program Makanan Bergizi Gratis (MBG) masih menimbulkan masalah di lapangan, seperti kasus keracunan siswa, keluhan guru terkait distribusi makanan, dan protes dari pelaku UMKM yang merasa dirugikan.
Raja menghimbau Pemerintah untuk memfokuskan pelaksanaan PSN pada manfaat konkret bagi rakyat dengan memperkuat kajian dan pengawasan. Hal ini dilakukan agar program-program yang seharusnya bernilai mulia tidak berdampak negatif bagi masyarakat. Dengan demikian, Pemerintah juga perlu menyiapkan langkah mitigasi sebagai langkah darurat jika terjadi masalah, sehingga dampak negatifnya tidak merembet ke sektor lain.
