Pemerintah Indonesia dan Polandia telah menandatangani perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau Mutual Legal Assistance (MLA) pada tanggal 19 September 2025. Perjanjian ini merupakan langkah penting dalam upaya pemberantasan kejahatan lintas negara dan menunjukkan komitmen Indonesia sebagai anggota Financial Action Task Force (FATF). Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas dan Menteri Kehakiman Polandia Waldemar Zurek di kantor Kementerian Kehakiman Polandia, Warsaw.
Menteri Supratman menegaskan bahwa perjanjian ini merupakan tonggak sejarah dalam hubungan antara Indonesia dan Polandia, yang sudah berlangsung selama 70 tahun sejak 1955. Perjanjian MLA ini mencakup kerjasama dalam pemberantasan berbagai tindak pidana, termasuk di bidang perpajakan dan kepabeanan. Delegasi Indonesia yang turut hadir dalam penandatanganan tersebut juga melibatkan berbagai pihak, seperti Sekjen Kemenkumham, Staf Khusus Bidang Luar Negeri, dan perwakilan dari Kementerian Luar Negeri RI.
Selain itu, dalam konteks hak cipta dan royalti lagu dan musik di Indonesia, Kementerian Hukum telah melantik jajaran komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk periode 2025-2028. Salah satu dari komisioner yang dilantik adalah musisi Marcel Siahaan. Dengan adanya kerjasama antara Indonesia dan Polandia dalam bidang hukum dan keadilan ini, diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral kedua negara dan meningkatkan upaya pemberantasan kejahatan lintas negara.
