Pergantian Budi Gunawan dari kursi Menko Polkam tidak hanya memunculkan spekulasi soal nama pengganti, tetapi juga membuka perdebatan yang lebih penting: seperti apa sosok yang layak memegang kendali koordinasi politik dan keamanan di level paling strategis. Bagi pengamat hukum dan pembangunan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Hardjuno Wiwoho, fokus utama seharusnya bukan semata pada siapa yang masuk, melainkan pada kemampuan pejabat baru dalam memperkuat kerja antarlembaga secara solid, transparan, dan akuntabel.
Posisi Menko Polkam Bukan Jabatan Biasa
Hardjuno menilai, Menko Polkam bukan sekadar kursi politik yang bisa dipandang sebagai bagian dari rotasi kabinet. Menurut dia, jabatan ini berada di garis depan dalam menjaga stabilitas nasional sekaligus memastikan kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas. Karena itu, pergantian di posisi tersebut semestinya dibaca sebagai momentum evaluasi yang lebih luas terhadap arah tata kelola politik, hukum, dan ekonomi nasional.
Ia juga menegaskan bahwa perombakan kabinet yang dilakukan Prabowo seharusnya memberi sinyal perubahan arah pembangunan. Indonesia, kata Hardjuno, membutuhkan kabinet yang kuat secara politik, memiliki visi hukum yang adil, serta mampu mendorong ekonomi yang inklusif. Di tengah tantangan geopolitik global dan ketimpangan di dalam negeri, menurut dia, pemerintah dituntut bekerja lebih tegas dan terukur.
Evaluasi Kabinet Tak Boleh Berhenti di Level Kursi
Menurut Hardjuno, perubahan dalam kabinet tidak boleh berhenti pada pembagian jabatan atau kompromi politik. Ia melihat pergantian ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki kebijakan agar lebih berpihak pada rakyat dan tidak kehilangan arah. Jika prosesnya hanya menjadi transaksi elite, maka makna evaluasi kabinet akan jauh dari kebutuhan publik.
Ia juga mengingatkan bahwa praktik-praktik yang melemahkan demokrasi dan merugikan masyarakat harus dihentikan. Dalam pandangannya, pergantian di tubuh kabinet, termasuk posisi Menko Polkam, mesti menjadi bagian dari upaya membangun pemerintahan yang lebih responsif terhadap kepentingan warga, bukan sekadar memenuhi kepentingan politik tertentu.
Yang Dipertaruhkan Bukan Sekadar Nama Pengganti
Bagi Hardjuno, pertanyaan paling penting setelah Budi Gunawan digeser bukan hanya siapa penggantinya, melainkan apakah sosok baru itu benar-benar mampu menjalankan fungsi koordinasi politik dan keamanan secara efektif. Di situasi nasional yang menuntut kepastian dan ketegasan, posisi Menko Polkam harus menjadi penggerak stabilitas, bukan sekadar simbol perubahan kabinet.
Dengan demikian, perombakan ini akan dinilai bukan dari cepatnya pengisian jabatan, melainkan dari sejauh mana pemerintah memilih figur yang sanggup memperkuat koordinasi antarlembaga dan menjaga stabilitas nasional tanpa mengabaikan kepentingan rakyat.
Source link
