Menurut Hardjuno Wiwoho, seorang pengamat hukum dan pembangunan dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, pergantian Menko Polkam bukan hanya masalah siapa yang akan menduduki jabatan itu. Hal yang lebih penting adalah bagaimana koordinasi antarlembaga bisa ditingkatkan agar lebih solid, transparan, dan akuntabel. Menurut Hardjuno, posisi Menko Polkam bukan hanya sekadar jabatan politik, tetapi juga sebagai garda depan dalam memastikan stabilitas nasional serta menjunjung tinggi kepentingan rakyat. Hardjuno berpendapat bahwa perubahan kabinet yang dilakukan Prabowo harus dilihat sebagai sebuah evaluasi menyeluruh atas tata kelola politik, hukum, dan ekonomi nasional. Dia menekankan bahwa perombakan kabinet harus memberi arah baru bagi pembangunan nasional yang membutuhkan kabinet yang kuat secara politik, visi hukum yang adil, dan ekonomi yang inklusif. Indonesia dihadapkan pada tantangan besar baik dari geopolitik global maupun ketimpangan domestik, maka perubahan kabinet harus memberikan sinyal bahwa negara ini siap menghadapi tantangan itu dengan kepemimpinan yang tegas, adil, dan berpihak pada rakyat. Menurut Hardjuno, praktik-praktik yang melemahkan demokrasi dan merugikan rakyat harus dihentikan, sehingga perubahan kabinet tidak boleh hanya sekadar kepentingan politik tetapi juga harus memikirkan kepentingan rakyat.
Pergantian Budi Gunawan Sebagai Menko Polkam: Siapa Penggantinya?
Related articles
