Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menggarisbawahi keseriusan pemerintah dalam mengupayakan RUU Perampasan Aset. Ia menekankan perlunya keseuaian pembahasan RUU ini dengan RKUHAP agar tidak terjadi tumpang tindih.
Menurut Yusril, RUU Perampasan Aset telah diprioritaskan dalam Prolegnas 2025–2026 dan saat ini tengah dalam tahap diskusi. Namun, dampak pergantian pemerintahan dapat membuat proses pembahasan tertunda. Sekarang, DPR sedang melakukan proses evaluasi untuk menentukan kelanjutan atau penarikan kembali RUU tersebut.
Yusril mencatat bahwa DPR cenderung akan mengajukan RUU baru terkait perampasan aset setelah pembahasan KUHAP selesai. Ia juga menyoroti pentingnya penyelesaian pembahasan RKUHAP karena KUHAP dijadwalkan akan berlaku mulai Januari 2026.
Pembahasan KUHAP menjadi target akhir tahun ini untuk diselesaikan guna mendukung penerapan KUHAP baru pada awal tahun 2026. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengatur perampasan aset dengan proses yang transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
