Pemerintahan Presiden Donald Trump menolak memberikan visa kepada pemimpin Palestina Mahmoud Abbas dan delegasinya yang besar untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi PBB bulan ini. Keputusan ini sejalan dengan upaya meningkatkan pembatasan pada beberapa delegasi negara yang akan hadir di kantor PBB di New York. Pemerintah AS sedang mempertimbangkan pembatasan potensial pada delegasi dari Iran, Sudan, Zimbabwe, dan bahkan Brasil. Langkah ini menjadi bagian dari tindakan keras pemerintahan Trump terhadap kebijakan rilis visa, termasuk peninjauan luas terhadap pemegang izin resmi dan mereka yang ingin masuk AS untuk menghadiri pertemuan PBB.
Memo internal Departemen Luar Negeri AS mencantumkan kebijakan tersebut, meskipun potensi pembatasan masih dalam pertimbangan dan keadaan dapat berubah. Proposal lain yang diajukan adalah pengetatan aturan untuk diplomat Iran di New York, termasuk larangan berbelanja di toko grosir besar tanpa izin tertulis dari Departemen Luar Negeri. Sementara itu, Brasil juga sedang dipertimbangkan untuk pembatasan visa, namun belum jelas dampaknya terhadap presiden atau delegasi Brasil yang hadir dalam pertemuan PBB.
Larangan belanja untuk diplomat Iran dan pembatasan visa potensial untuk Brasil adalah beberapa contoh dari usaha pemerintahan Trump dalam mengendalikan kehadiran delegasi asing di AS. Di sisi lain, Suriah akan melihat keringanan dari pembatasan perjalanan delegasinya untuk hadir dalam pertemuan PBB, yang menjadi perjalanan pertama mereka selama lebih dari satu dekade. Langkah ini dipandang sebagai upaya pemerintahan Trump untuk membangun hubungan dengan Suriah setelah penggulingan presiden Bashar Assad tahun lalu.
