Partai Demokrat yang dipimpin oleh SBY menjelaskan pentingnya sikap partainya sebagai penyeimbang dalam tiga aspek yang berbeda. Pertama, para kepala daerah dari Demokrat diharapkan loyal kepada pemerintah. Kedua, kader Demokrat diinginkan untuk mendukung kebijakan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo yang dianggap baik dan tepat. SBY juga menegaskan bahwa partainya siap untuk melakukan koreksi jika keputusan pemerintah dinilai tidak tepat.
Menurut SBY, tujuan dari sikap Demokrat sebagai penyeimbang adalah untuk menghindari konfrontasi langsung dengan kekuatan politik lain yang ada. Khususnya setelah pemilihan presiden terakhir, dimana kekuatan politik terbagi menjadi dua koalisi yang berbeda.
Pada akhir periode kedua Jokowi, Partai Demokrat mengubah sikap politiknya dari oposisi atau penyeimbang menjadi bagian dari kabinet. Hal ini terwujud setelah AHY dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggantikan Hadi Tjahjanto. Dengan ini, masa sebagai oposisi pemerintah yang telah berlangsung hampir 10 tahun bagi Partai Demokrat pun berakhir.
Strategi PDIP Sebagai Penyeimbang Pemerintah Prabowo: Pelajaran dari Demokrat di Era Jokowi
Related articles
