Sarifah menilai pentingnya pemerintah untuk mengadopsi pendekatan menyeluruh guna mencegah penyebaran sindikat kejahatan lintas negara. Dia mengusulkan peningkatan pengawasan di pintu masuk dan keluar bagi WNI dan WNA melalui kerjasama antar berbagai instansi seperti Imigrasi, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Menurut Sarifah, Imigrasi perlu menjadi lebih proaktif dalam proses verifikasi calon pekerja migran. Dia menegaskan pentingnya tidak ada paspor yang dikeluarkan tanpa tujuan yang jelas dan dokumen penempatan yang lengkap. Profiling terhadap calon penumpang yang rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang juga harus diperkuat.
Selain itu, Sarifah juga menyoroti kurangnya pengawasan dalam bidang teknologi informasi untuk mengatasi kejahatan daring seperti judi online dan penipuan digital. Dia mendesak BSSN, Komdigi, dan aparat penegak hukum untuk meningkatkan kerjasama dan melakukan patroli siber secara intensif.
Poin lain yang ditekankan oleh Sarifah adalah pentingnya pemerintah untuk menjadikan isu ini sebagai prioritas kerja sama di ASEAN. Menurutnya, kejahatan siber dan perdagangan manusia tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan nasional.
Sarifah mendorong Indonesia untuk menginisiasi kerja sama di tingkat ASEAN melalui pembentukan task force atau mekanisme permanen guna memerangi kejahatan daring lintas batas. Dia menekankan bahwa isu ini harus menjadi perhatian bersama di kawasan ASEAN sebagai upaya pemberantasan kejahatan lintas negara.
Pemerintah Didorong Perkuat Pengawasan demi Lindungi WNI dari Kejahatan Siber
Related articles
