Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah mengubah pendekatan perdagangan global negaranya dengan mengesampingkan rencana untuk mendapatkan puluhan kesepakatan perdagangan bilateral. Sebagai gantinya, Washington akan mengirimkan surat resmi kepada negara-negara mitra dagang untuk memberitahukan tarif impor baru yang akan dikenakan saat barang-barang mereka memasuki pasar AS. Trump mengungkapkan bahwa lebih dari 170 negara berarti jumlah kesepakatan yang dapat dibuat sangat rumit, sehingga langkah ini merupakan perubahan dari janji sebelumnya untuk menyusun 90 perjanjian dagang dalam 90 hari.
Selain itu, AS telah mulai melonggarkan pembatasan ekspor ke China, termasuk untuk perangkat lunak desain chip dan etana. Hal ini mengindikasikan penurunan ketegangan dalam perang dagang antara AS dan China setelah kesepakatan awal pada Mei. Trump juga telah mencapai kesepakatan dagang dengan Vietnam, di mana tarif impor atas barang-barang Vietnam akan ditetapkan sebesar 20%, jauh lebih rendah dari ancaman sebelumnya. Namun, barang Vietnam yang berasal dari negara lain akan dikenakan tarif lebih tinggi.
Di sisi lain, pembicaraan dagang antara AS dengan Jepang terus memburuk, dengan Trump mengancam akan menaikkan tarif hingga lebih dari 30%. Uni Eropa juga tengah mencari celah dengan AS, siap menerima tarif universal sebesar 10% untuk sebagian besar ekspor ke AS. Sementara itu, Kanada membatalkan pajak layanan digital yang sebelumnya membuat Washington mengancam akan menghentikan pembicaraan dagang.
Sejumlah perusahaan Eropa seperti Mercedes-Benz dan LVMH telah memberikan tekanan kepada Uni Eropa agar menghadapi tarif Trump. Menteri keuangan AS, Bessent, memperingatkan sekitar 100 negara bahwa mereka kemungkinan akan dikenakan tarif timbal balik sebesar 10% jika tidak mencapai kesepakatan dagang dengan AS sebelum batas waktu 9 Juli. Hingga saat ini, keputusan perpanjangan tenggat waktu sepenuhnya bergantung pada Presiden Trump. Ini semua terjadi di tengah semakin dekatnya batas waktu 9 Juli, di mana tarif baru akan diberlakukan bagi negara-negara yang belum memiliki perjanjian dagang dengan AS.
