Pemerintah AS belum memberikan kejelasan terkait pelaksanaan kebijakan pembatasan visa yang diperkirakan akan diambil oleh Trump sebagai tanggapan terhadap Undang-Undang Digital Service Act yang diberlakukan oleh Uni Eropa. Undang-Undang ini akan mulai berlaku pada tahun 2023 dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan platform online dengan mengharuskan platform terbesar untuk menghapus konten ilegal dan menjalankan moderasi konten yang lebih ketat. Meskipun belum ada konfirmasi langsung mengenai rencana pembatasan visa, pemerintah AS telah mengecam Undang-Undang tersebut, seperti yang disampaikan oleh wakil presiden AS JD Vance. Rubio juga menekankan bahwa pelanggaran terhadap kedaulatan Amerika tidak akan ditoleransi, terutama jika hal tersebut merugikan hak dasar untuk berbicara bebas.
Batasi Visa Pejabat Eropa: Balas Dendam Trump Terhadap Sensor Medsos AS
Related articles
