Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Lalu Hadrian Irfani, menyoroti rencana penulisan ulang sejarah oleh Pemerintah dalam pembahasan terbarunya. Hadrian menekankan pentingnya objektivitas dalam penulisan ulang sejarah agar tidak disalahgunakan sebagai alat kekuasaan semata. Menurutnya, penulisan ulang harus dilakukan dengan pendekatan kritis untuk menjadikannya sebagai pedoman reflektif yang membimbing masyarakat menuju arah yang lebih baik secara politik dan budaya.
Hadrian juga menyoroti bahwa proses penulisan ulang sejarah harus melibatkan sejarawan yang kredibel secara akademik. Dengan keterlibatan sejarawan yang akademis dan terbuka, distorsi sejarah dapat diperbaiki dan suara-suara yang terpinggirkan dapat diakui. Politikus PKB tersebut juga mengingatkan pentingnya penulisan sejarah mendokumentasikan peran dan kontribusi dari kelompok minoritas dalam sejarah kebangsaan.
Dia menegaskan bahwa transparansi adalah kunci dalam proses penulisan ulang sejarah oleh pemerintah. Penyusunan sejarah harus dilakukan secara transparan, melibatkan ahli yang kredibel, serta mempertimbangkan beragam perspektif untuk menghasilkan karya yang objektif dan mencerminkan kebenaran sejarah secara utuh. Dengan demikian, penulisan ulang sejarah diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat dan menyeluruh bagi masa depan bangsa.
