Polemik distribusi LPG 3 kilogram kembali menyeruak setelah kebijakan baru pemerintah membuat para pengecer kesulitan memasok gas. Di tengah kebutuhan harian masyarakat yang tak bisa menunggu, perubahan aturan ini justru memunculkan pertanyaan besar: apakah penataan niaga elpiji sudah benar-benar disiapkan dengan matang?
Penataan Ulang yang Dinilai Terlalu Mendadak
Anggota Komisi VI DPR RI, Imas Aan Ubudiah, menilai kebijakan tersebut perlu ditata ulang agar tidak berujung merugikan masyarakat kecil. Menurutnya, LPG 3 kilogram sejak awal memang diperuntukkan bagi warga kurang mampu, dengan harga acuan Rp12.000. Namun di lapangan, gas bersubsidi itu kerap dijual jauh di atas harga eceran tertinggi.
Di sisi lain, penjualan melalui pangkalan resmi dinilai terasa mendadak bagi sebagian pelaku usaha kecil. Aturan pendaftaran untuk menjadi pangkalan resmi pun disebut baru dibuka belakangan, sehingga menimbulkan kebingungan dalam rantai distribusi yang selama ini sudah berjalan di tingkat pengecer.
Pengecer Dinilai Punya Peran Penting
Imas menegaskan, kebijakan pembelian melalui pangkalan resmi tidak boleh justru memutus akses masyarakat terhadap gas melon. Selama ini, pengecer disebut telah berperan besar dalam menjaga ketersediaan LPG 3 kilogram, bahkan melayani kebutuhan warga selama 24 jam. Karena itu, perubahan sistem distribusi semestinya mempertimbangkan fungsi nyata para pengecer di lapangan.
Kontroversi ini juga memunculkan pertanyaan lain: apakah pangkalan resmi bisa memberikan layanan secepat dan sefleksibel pengecer konvensional? Bagi masyarakat yang membutuhkan gas untuk kebutuhan harian, kelancaran distribusi sering kali lebih penting daripada sekadar perubahan jalur penjualan.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
