Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas pencalonan presiden harus dihormati karena merupakan keputusan final. Doli menekankan pentingnya bagi semua pihak untuk memahami konsekuensi dari putusan MK tersebut. Momentum wacana perbaikan sistem politik dan demokrasi di Indonesia semakin kuat, dan dorongan untuk penyempurnaan Sistem Pemilu, termasuk Pilkada, terus meningkat.
Doli menyoroti bahwa putusan MK no. 63/PUU-XXII/2024 menuntut pembentuk Undang-Undang (UU) untuk merevisi UU terkait sistem pemilu. Penghapusan ambang batas pencalonan presiden oleh MK bukanlah jawaban komprehensif terhadap permasalahan sistem pemilu di Indonesia. Setiap isu terkait Pemilu saling terkait dan harus dibahas lebih mendalam. Implementasi putusan MK harus diikuti dengan upaya rekayasa konstitusional yang cermat untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.
