Sebelumnya, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menyatakan bahwa isu kepala daerah dipilih oleh DPRD pasti akan menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat dan dianggap sebagai sebuah kemunduran dalam sistem demokrasi. Pernyataan tersebut merupakan tanggapan Adi terhadap peringatan dari Lingkaran Survei Indonesia Denny JA (LSI Denny JA) mengenai potensi penurunan kepercayaan publik terhadap Prabowo Subianto disebabkan oleh usulan isu tersebut yang menuai penolakan dari masyarakat.
Menurut Adi, pilihan kepala daerah melalui DPRD akan mengurangi hak politik rakyat karena pasca-reformasi, pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat bukan melalui perwakilan. Dia juga menyoroti kemungkinan adanya calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah apabila semua partai politik berkoalisi untuk mendukung satu pasangan calon.
Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyebutkan bahwa wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD dapat menciptakan calon jadi-jadian yang seakan-akan menjadi lawan dari calon utama namun sebenarnya mudah dikalahkan. Selain itu, Adi juga menyinggung potensi politik uang yang tetap akan berpengaruh dalam proses pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Meskipun wacana untuk kembali mengadopsi mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD telah muncul kembali, hal ini menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Presiden Prabowo Subianto kembali mengusulkan pemilihan kepala daerah melalui DPRD dengan alasan efisiensi dan penghematan anggaran negara. Wacana ini pun kembali menimbulkan perdebatan dalam masyarakat mengenai sistem pemilihan kepala daerah yang ideal.
