Pemerintah Indonesia sedang melaksanakan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, provinsi Papua Selatan, di bidang pertanian untuk mencapai swasembada. Namun, upaya ini menjadi sasaran kritik karena dianggap merusak lingkungan setempat.
Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, provinsi Papua Selatan dimulai pada 12 Juli 2024, ketika Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya, mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 835 Tahun 2024. Surat tersebut memberikan izin penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan sarana dan prasarana ketahanan pangan, dengan persetujuan atas nama Kementerian Pertahanan RI. Proyek ini mencakup luas area 13.540 hektar, di kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap, dan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.
Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (PUSAKA) mencatat bahwa lokasi proyek ini terletak di kawasan hutan adat dan beberapa lokasi memiliki nilai konservasi tinggi. Para pemilik tanah di Distrik Ilwayab, Marga Gebze Moyuend dan Gebze Dinaulik, mengklaim bahwa tanah mereka telah digusur.
Direktur PUSAKA, Franky Samperante, mengatakan bahwa proyek ini melanggar hak hidup, hak masyarakat adat, dan merusak lingkungan hidup sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan, serta prinsip Free Prior Informed Consent (FPIC).
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua juga mengkritik proyek ini dan menuntut pemerintah untuk menghentikan penghancuran Taman Nasional, Suaka Margasatwa, dan Cagar Alam yang dilindungi di Merauke. LBH Papua mencatat adanya tujuh keputusan menteri yang menjamin perlindungan kawasan tersebut, namun proyek PSN di Merauke justru beroperasi di wilayah-wilayah tersebut.
Meskipun adanya kritik dan tuntutan, pemerintah terus melanjutkan Proyek Strategis Nasional di Merauke untuk pengembangan produksi pangan demi mencapai swasembada. Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menyatakan bahwa proyek-proyek tersebut berjalan dengan baik dan penting untuk memperkuat ketahanan pangan dan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, pun optimis bahwa Merauke akan menjadi lumbung pangan dunia dalam dua tahun ke depan. Namun, sejumlah pihak terus mendesak pemerintah agar menghentikan proyek ini karena dinilai merugikan lingkungan dan masyarakat setempat.
