Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (DHI Fisip UI) menyelenggarakan seminar dengan tema “Mencari Titik Tengah Demokrasi: Antara Keamanan Nasional dan Kebebasan Sipil” pada hari Kamis (30/5).
Seminar ini membahas isu spyware dalam konteks keamanan nasional dan kebebasan sipil yang sedang hangat diperbincangkan. Baru-baru ini, laporan dari Amnesty International menyoroti penggunaan spyware oleh pemerintah Indonesia yang diduga berasal dari Israel. Penggunaan spyware ini dianggap sebagai tindakan represi terhadap kebebasan sipil dan merupakan pelanggaran terhadap perlindungan HAM di Indonesia.
Acara ini diadakan di Auditorium Ilmu Komunikasi dan dipandu oleh Broto Wardoyo, seorang dosen di Departemen Hubungan Internasional Fisip UI. Seminar ini dihadiri oleh sejumlah pembicara terkemuka yang memberikan wawasan mendalam mengenai topik yang sedang hangat tersebut.
Ketua Departemen Hubungan Internasional Fisip UI, Asra Virgianita, mengapresiasi diselenggarakannya seminar ini dan mendorong para peserta, khususnya mahasiswa, untuk aktif mengikuti kegiatan tersebut guna meningkatkan pemahaman tentang isu keamanan nasional dan hak-hak sipil.
Dalam seminar tersebut, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN RI, Sulistyo, menjelaskan tentang perlindungan data, kebijakan lokalisasi data, dan prediksi ancaman siber di tahun 2024. Turut hadir pula pembicara lain seperti Wakil Kepala Densus 88 AT Polri, Brigjen. Pol. I Made Astawa; Pemimpin Redaksi GTV dan Ketua IJTI, Herik Kurniawan; Peneliti di The Habibie Center, Mabda Haerunnisa Fajrilla Sidiq; Ketua Program Studi Kajian Ketahanan Nasional SKSG UI, J. Simon Runturambi; dan dosen Keamanan Internasional FISIP UI, Ali Abdullah Wibisono.
Semua pembicara memberikan wawasan tentang cara menemukan keseimbangan antara keamanan nasional dan kebebasan sipil di era digital. Masyarakat diharapkan ikut berperan dalam menjaga keseimbangan tersebut dan mengawasi kebijakan keamanan siber guna memastikan keseimbangan antara keamanan nasional dan kebebasan sipil.
