Pratama mengatakan bahwa Starlink harus diperhatikan karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan asing. Dia menyarankan agar untuk menjaga kedaulatan digital sepenuhnya, sebisa mungkin Starlink tidak digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, seperti pengawasan di perbatasan negara atau infrastruktur penting lainnya.
“Jika memang karena kondisi tertentu hanya bisa dijangkau melalui layanan internet melalui satelit, bisa menggunakan layanan VSAT yang juga banyak dimiliki oleh ISP lokal di Indonesia,” ujarnya.
Pratama juga menyebut beberapa potensi ancaman yang dapat muncul dengan penggunaan layanan dari Starlink. Salah satunya adalah ketergantungan yang besar pada layanan internet satelit yang dijalankan oleh perusahaan asing, yang dapat membuat negara kehilangan kontrol langsung atas infrastruktur tersebut.
Ini berarti bahwa negara mungkin tidak dapat mengambil langkah yang dibutuhkan dalam situasi darurat atau konflik.
“Ketergantungan yang berlebihan pada layanan internet satelit yang dijalankan oleh perusahaan asing dapat membuat negara lebih rentan terhadap campur tangan asing dalam operasional infrastruktur komunikasinya,” katanya.
Menurut Pratama, jika akses ke layanan tersebut diblokir oleh negara asing atau pihak jahat, hal ini dapat mengganggu kemampuan negara untuk berkoordinasi dan mengambil langkah yang efektif dalam situasi darurat atau konflik.
“Gangguan atau pemblokiran akses ke layanan ini oleh negara asing dapat mengganggu fungsi-fungsi penting yang melibatkan keamanan nasional, seperti koordinasi dalam respons terhadap bencana alam, tindakan militer, atau penegakan hukum,” katanya.
