Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sampai saat ini belum memberikan keputusan, apakah akan menjadi pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran atau sebaliknya. Sikap PDIP masih menunggu hasil dari rapat kerja nasional (Rakernas) yang akan dilaksanakan pada akhir bulan Mei 2024.
Menurut analis politik Arifki Chaniago, pernyataan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih periode 2024-2029 yang menyatakan bahwa pihak yang tidak mau diajak bekerja sama jangan mengganggu adalah sebuah pesan untuk PDIP agar tidak menghambat saat kepentingan politiknya berbeda.
Arifki menilai bahwa sikap politik PDIP yang belum jelas terbaca dari simbol dan narasi yang beredar di masyarakat. Hingga saat ini, PDIP masih bimbang apakah akan berkoalisi atau menjadi oposisi pada periode 2024-2029.
Meskipun demikian, Arifki berpendapat bahwa Prabowo sebenarnya tidak perlu terlalu memusingkan untuk merangkul PDIP ke dalam pemerintahannya. Sebab, apabila PDIP memilih untuk menjadi oposisi, dengan bergabungnya NasDem dan PKB dianggap sudah cukup kuat untuk menyeimbangkan posisi PDIP.
Arifki juga menekankan bahwa keputusan politik yang diambil Prabowo apakah akan merangkul atau meninggalkan PDIP akan tergantung pada pilihan PDIP menjadi oposisi. Hal ini karena ada partai lain seperti NasDem dan PKB yang dianggap lebih fleksibel dalam hal arah dukungannya daripada PDIP.
