Jakarta, CNBC Indonesia-Mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) berulangkali menjadi sorotan di tengah gelaran Pemilihan Presiden 2024. Adalah calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang punya sikap paling berbeda dibandingkan dua calon lainnya, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.
Dalam berbagai kesempatan, Anies menyatakan keengganannya untuk melanjutkan program ambisius Presiden Joko Widodo tersebut. Hingga saat ini pula, Anies-Muhaimin Iskandar menjadi satu-satunya pasangan capres-cawapres yang belum menginjakkan kakinya di tanah ibu kota baru di Kalimantan Timur.
“Jakarta masih ada masalah lingkungan hidup, lalin, kepadatan penduduk, kalau ditinggalkan tidak akan buat selesai,” kata Anies pada sesi debat capres putaran pertama pada Selasa (12/12/2023).
Perjalanan proyek IKN sebenarnya sudah dimulai sejak 2019 ketika Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan di Gedung DPR/MPR pada 16 Agustus 2023. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi meminta izin dan dukungan dari parlemen untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Sayangnya, mimpi besar Jokowi itu sempat tertunda lebih dari satu tahun karena mengganasnya pandemi Covid-19 selama 2020 hingga 2021. Lama tak terdengar kabarnya, kelanjutan proyek IKN akhirnya mulai nampak dengan dimulainya pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang IKN di DPR.
Pada akhir September 2021, pembahasan RUU tersebut dimulai dengan dikirimkannya Surat Perintah Presiden beserta draft RUU ke Senayan. Pembahasan di DPR relatif berjalan mulus sehingga pada Januari 2022 DPR dan pemerintah sepakat mengesahkan RUU ini menjadi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). Dari 9 fraksi, hanya 1 fraksi di DPR yaitu PKS yang menyatakan penolakannya.
Keberadaan UU tersebut memberikan legitimasi kepada pemerintah untuk mulai tancap gas memulai pembangunan di IKN. Sejumlah infrastruktur dasar mulai digarap salah satunya adalah Istana Kepresidenan. Jokowi bahkan menargetkan upacara HUT RI pada 2024 harus dilaksanakan di IKN.
Meski demikian, UU yang telah disahkan oleh DPR itu ternyata berumur panjang. Setahun setelah disahkan, DPR dan pemerintah kembali memulai pembahasan revisi UU IKN. Pembahasan kembali berjalan mulus sehingga pada Oktober 2023, UU IKN resmi diubah dan disahkan menjadi UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan UU IKN.
UU hasil revisi ini mengandung sejumlah perubahan. Di antaranya memberikan kewenangan khusus kepada Otorita IKN, misalnya untuk mengeluarkan surat utang. UU tersebut juga mengatur mengenai jangka waktu hak atas tanah IKN yang bisa dipakai oleh para investor.
Empat tahun menanti, satu kali revisi kelanjutan proyek IKN kembali menjadi topik hangat di saat masa kampanye Pilpres 2024 dimulai.
Anies yang mengusung tema perubahan dan kerapkali dianggap sebagai antitesis dari Jokowi menjadi pihak yang paling getol mengkritik proyek ini. Sanggahan yang cukup sering dia lontarkan adalah pembangunan IKN tidak akan menyelesaikan masalah tidak meratanya pembangunan di RI.
Di lain sisi, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dalam banyak kesempatan menyatakan komitmennya untuk melanjutkan proyek ini. Ganjar menjadi calon presiden pertama yang mengunjungi kawasan IKN pada Kamis 7 Desember 2023.
Saat berada di titik 0 kilometer di kawasan IKN Nusantara, Ganjar menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan ibu kota masa depan Indonesia tersebut. Ganjar menegaskan bahwa hal itu untuk menunjukkan komitmennya dalam mendukung dan melanjutkan pembangunan IKN yang telah dirintis pemerintahan Presiden Joko Widodo.
” Itu pertanyaan berulang-ulang yang sudah saya jawab. Saya ada di sini (menjadi capres) yang pertama (yang kampanye di IKN) untuk menunjukkan komitmen itu,” ujar Ganjar.Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyusul langkah Ganjar dengan berkunjung ke IKN pada Sabtu, 16 Desember 2023. Memakai baju adat Dayak, Gibran mengatakan kawasan IKN sangat luar biasa.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya
Bedah Janji Anies-Ganjar-Prabowo Atasi Soal Pangan-Kemiskinan
(mij/mij)
