Pemerintah Indonesia saat ini memiliki 27.000 aplikasi layanan publik, yang tersebar dari pemerintah pusat hingga daerah. Hal ini dinilai tidak efisien karena tak hanya menimbulkan pemborosan, tetapi membuat layanan tak terintergrasi satu sama lain. Sebagai solusi, pemerintah meluncurkan platform Government Technology (GovTech) bernama INA Digital untuk menggabungkan aplikasi tersebut sehingga layanan pemerintah dapat diakses melalui satu portal.
Peluncuran INA Digital seolah menjadi penanda bahwa pemerintah secara serius mendorong transformasi digital secara massif di bidang tata kelola. Namun, ada banyak tantangan dan ancaman yang telah menanti dari proses digitalisasi tersebut. Dunia siber dan digital kerap mengundang kejahatan yang semakin hari kian canggih seiring dengan perkembangan teknologi digital itu sendiri.
Direktur Riset ManageEngine, Ramprakash Ramamoorthy, menilai sebuah tantangan terbesar dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah fragmentasi data dan layanan yang berdampak pada efisiensi infrastruktur dan sistem pelayanan publik. Meskipun hasil evaluasi SPBE dinyatakan memuaskan, data yang tidak saling terhubung masih menjadi kendala, sehingga membuat upaya percepatan digitalisasi dan dampaknya terhadap sistem pelayanan pemerintah masih kurang terlihat.
“Integrasi data menjadi tantangan pertama yang harus diurai benang merahnya. Tantangan lainnya adalah populasi Indonesia yang tersebar di 17.000 pulau yang berjauhan dan kesenjangan infrastruktur TIK, terutama di daerah terpencil,” ujar Ram melalui keterangannya, Senin (10/6/2024). Padahal, ia menambahkan, SPBE juga harus berpusat pada pengguna dan memiliki platform yang berbasis pada kebutuhan masyarakat.
“Pelayanan publik yang dijalankan oleh birokrasi harus mempunyai sistem yang terintegrasi sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat,” ucap Ram. Ram juga menyinggung pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang saat ini tidak bisa dihindari.
