Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebutkan bahwa PDIP dan pasangan calon nomor urut 03 tidak hanya mengalami intimidasi selama Pemilu 2024, tetapi juga operasi dari hulu ke hilir untuk menggemboskan suaranya.
“Hal ini bukan hanya tentang intimidasi, tetapi juga bagian dari operasi dari hulu ke hilir, yang sebenarnya ditujukan kepada pasangan Ganjar Mahfud tetapi juga membuat PDIP merasakan tekanan yang sama,” kata Hasto dalam wawancara khusus dengan Liputan6 SCTV.
Hasto juga menyebutkan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) dari pemerintah terbukti memengaruhi preferensi pemilih. “Dari hasil survei yang dapat dipercaya, seperti dari Kompas, dampaknya mempengaruhi preferensi hampir 51 juta orang, dengan nilai mencapai Rp 496 triliun,” ungkapnya.
Selain itu, Hasto juga menyinggung tentang pengerahan aparat negara dan para menteri untuk mendukung Paslon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. “Pengerahan aparat negara yang seharusnya netral seperti TNI dan Polri, serta menteri-menteri yang memiliki kekuatan struktural seperti menteri agama, menteri perdagangan, dan menteri BUMN, semuanya digunakan untuk kegiatan elektoral,” tambahnya.
Sebelumnya, Hasto juga membahas tentang pelaporan yang dilakukan oleh Indonesia Police Watch (IPW) terhadap mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan mantan Direktur Utama Bank Jawa Tengah berinisial S, atas dugaan gratifikasi.
