Inklusi dan demokrasi adalah pilar yang saling mendukung dalam pelaksanaan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan bersama rakyat. Hasil-hasil penelitian dari Setara Institute menunjukkan masih sedikitnya upaya perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak kelompok marjinal.
“Adanya produk hukum diskriminatif terhadap kelompok marjinal, terutama minoritas SARA, beragam gender dan seksual, masyarakat adat, disabilitas, hingga perempuan menunjukkan bahwa isu-isu kelompok marjinal ini belum sepenuhnya didiskusikan sebagai isu bersama dalam agenda pembangunan,” tulis Setara Institute dalam keterangannya.
Kesempatan dan ruang yang diberikan kepada kelompok marjinal dalam proses pembangunan daerah, mulai dari perencanaan, pembahasan, hingga evaluasi, belum sepenuhnya optimal.
Dalam konteks momentum teknokratis, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029, Setara Institute telah memulai agenda advokasi untuk memasukkan pembangunan inklusif di Aceh, Sulawesi Selatan, dan Jawa Barat.
“Selain momentum teknokratis, pesta demokrasi Pilkada serentak 2024 juga menjadi momen yang tepat untuk memperluas gagasan dan agenda pembangunan inklusif dengan melibatkan kelompok marjinal dalam proses perencanaan yang partisipatif, memastikan agar produk hukum daerah yang dibuat mendukung perlindungan kelompok minoritas dan marjinal. Harapannya, agenda pembangunan inklusif juga akan menjadi visi dan misi bagi calon-calon kepala daerah.”
Sebagai langkah awal untuk mewujudkan komitmen ini, Setara Institute menyelenggarakan serangkaian peningkatan kapasitas dengan tema “Merancang Agenda Pemajuan dan Perlindungan Hak-Hak Kelompok Marjinal” pada tanggal 4-7 Maret 2024.
“Strategi ini dimulai dengan implementasi di tiga provinsi, yaitu Aceh, Sulawesi Selatan, dan Jawa Barat dengan fokus pada kelompok minoritas agama/kepercayaan, minoritas etnis, disabilitas, beragam gender dan seksual, masyarakat adat, serta berbagai organisasi masyarakat sipil yang bekerja dalam advokasi isu-isu kelompok marjinal.”
Selain sebagai forum peningkatan kapasitas, melalui agenda tersebut juga terbentuk Koalisi ASPIRASI (Aliansi Masyarakat Sipil untuk Transparansi, Inklusi, dan Demokrasi) di setiap provinsi, yaitu Koalisi ASPIRASI Sulawesi Selatan, Koalisi ASPIRASI Jawa Barat, dan Koalisi ASPIRASI Aceh. Ketiga koalisi ini menjadi mitra strategis Koalisi ASPIRASI di tingkat nasional yang terdiri dari Perludem, Transparency International Indonesia (TII), Setara Institute, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI).
