Ketua Umum Serikat Petani Indonesia sekaligus Ketua Dewan Penasehat Partai Buruh, Henry Saragih, menegaskan komitmen Partai Buruh untuk mendorong pelaksanaan reforma agraria, mencapai kedaulatan pangan, dan menerapkan kebijakan anti impor pangan. Hal ini disampaikan dalam kampanye akbar Partai Buruh yang diselenggarakan di Lapangan Peston SMK Bukit Barisan Jalan Bandar Labuhan, Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, Sabtu (10/2).
“Komitmen Partai Buruh ini merupakan langkah fundamental untuk membangun ekonomi nasional yang mandiri dan berdaulat, sekaligus mengangkat harkat dan martabat petani Indonesia,” tegas Henry.
Henry Saragih menguraikan bahwa reforma agraria bukan sekedar redistribusi tanah, tapi juga tentang memastikan akses yang adil dan berkelanjutan bagi petani terhadap sumber daya alam. “Reforma agraria adalah tentang keadilan sosial, adalah tentang memberikan tanah kepada yang berhak, yaitu petani Indonesia yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian kita, tapi ironisnya masih banyak yang tidak memiliki akses terhadap lahan pertanian,” ujarnya.
Lebih lanjut, Henry Saragih menekankan pentingnya kedaulatan pangan sebagai pilar utama untuk mencapai kedaulatan nasional. “Kedaulatan pangan bukan hanya tentang kemampuan untuk memproduksi pangan sendiri, tapi juga tentang memastikan bahwa pangan yang dikonsumsi oleh rakyat Indonesia adalah sehat, aman, dan terjangkau. Ini adalah tentang membangun sistem pangan yang berkelanjutan, yang tidak tergantung pada impor.”
Kebijakan anti impor pangan dianggap sebagai langkah strategis dalam memperkuat kedaulatan pangan nasional. Henry Saragih berargumen bahwa impor pangan yang berlebihan telah mengikis industri pertanian lokal dan merugikan petani Indonesia. “Kita harus mengurangi ketergantungan kita pada impor pangan. Dengan menerapkan kebijakan anti impor yang selektif, kita dapat memberikan ruang bagi produksi lokal untuk tumbuh dan berkembang, sekaligus menjaga stabilitas harga di pasar domestik,” tutur Henry.
