Direktur Eksekutif Indonesian Political Oponion (IPO), Dedi Kurnia, mengatakan bahwa kritik dan keresahan beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta berpotensi mengikis tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini merujuk pada munculnya pernyataan sikap beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta, diawali oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 31 Januari lalu.
Dedi menjelaskan bahwa saat ini tidak hanya UGM yang mengkritik melalui petisi Bulaksumur Senada, namun protes dengan hal yang sama juga datang dari Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK) yang beranggotakan para rektor dari beberapa kampus.
“Mereka membuat pernyataan sikap yakni turut prihatin karena munculnya sikap tidak demokratis dan penyalahgunaan kekuasaan di pemerintahan saat ini,” jelas Dedi.
Dedi menilai suara akademisi dari perguruan tinggi memiliki dampak terhadap kepercayaan publik. Jokowi bisa kehilangan kepercayaan publik jika gerakan deklarasi perguruan tinggi ini terus bergulir.
“Gelombang protes ini muncul karena pernyataan Jokowi beberapa waktu lalu bahwa kepala negara atau penjabat negara boleh memihak di Pemilu 2024,” tambah Dedi.
Dedi juga menyarankan agar Jokowi mengevaluasi dan melarang anggota kabinet untuk turun berkampanye secara tegas, termasuk dirinya sendiri. Menurutnya, presiden tidak bisa berdalih bahwa hak politiknya sama dengan publik karena Presiden adalah pengecualian, dan seharusnya mundur dari jabatan jika ingin berkampanye.
