Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSSI), Rizal Darma Putra, menekankan pentingnya pemisahan fungsi intelijen dalam negeri dan luar negeri. Hal ini merupakan langkah krusial untuk mengatasi tantangan keamanan yang semakin kompleks di Indonesia.
Restrukturisasi Badan Intelijen Negara (BIN) menjadi sorotan dalam diskusi terbatas mengenai hal tersebut di Universitas Bakrie, Jakarta. Menurut Rizal Darma Putra, pemisahan tersebut akan membantu mengklarifikasi pembagian tugas dan mencegah tumpang tindih kewenangan.
Pengawasan yang efektif dan transparan terhadap lembaga intelijen seperti BIN juga menjadi perhatian utama dalam diskusi tersebut. Pengawasan yang tepat dinilai penting untuk mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dan memastikan akuntabilitas.
Muhammad Haripin dari BRIN menilai perlunya penguatan peran BIN sebagai koordinator intelijen nasional guna meningkatkan koordinasi antar lembaga dengan lebih efektif. Selain itu, perlunya pola rekrutmen dan pendidikan yang lebih profesional di sektor intelijen juga menjadi sorotan dalam diskusi.
Aisha Kusumasomantri dari Indo Pacific Strategic Intelligence menyoroti pentingnya memperkuat intelijen luar negeri dalam menghadapi ancaman eksternal yang semakin kompleks. Selain itu, struktur kelembagaan BIN juga mendapatkan kritik terutama terkait domianasi unsur militer yang dianggap menghambat perkembangan intelijen yang lebih modern.
Para ahli dan peneliti dalam diskusi tersebut sepakat bahwa restrukturisasi BIN harus mencakup berbagai aspek, mulai dari pemisahan fungsi, penguatan peran koordinasi, hingga peningkatan pengawasan. Diharapkan dengan adanya restrukturisasi yang komprehensif, sistem intelijen di Indonesia dapat lebih efisien dan responsif terhadap ancaman yang berkembang pesat.
