More

    AI hingga Fast-Track: Gebrakan Baru Legislasi DPR

    Rancangan undang-undang (RUU) tersebut membawa sejumlah perubahan dalam proses pembentukan, pembahasan, dan evaluasi peraturan perundang-undangan. Salah satu usulan baru yang diatur ialah penambahan metode penyusunan undang-undang, yakni konsolidasi dan kodifikasi. Selama ini, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) mengenal metode standar dan omnibus.

    Konsolidasi dan kodifikasi diusulkan sebagai metode baru

    Bayu menjelaskan, konsolidasi dilakukan dengan menggabungkan sejumlah undang-undang yang mengatur bidang sama ke dalam satu undang-undang, tanpa mengubah materi muatan yang sudah ada. Metode ini dapat digunakan ketika terdapat beberapa undang-undang terkait yang telah mengalami perubahan berulang.

    “Ini kita gabung tanpa kita ubah materi muatannya. Jadi, ada beberapa undang-undang yang terkait, sudah ada beberapa kali perubahan, ini kita gabung dalam satu undang-undang tanpa kita lakukan perubahan terhadap materinya,” kata Bayu.

    Adapun kodifikasi memungkinkan materi dari sejumlah undang-undang dalam satu bidang hukum disusun kembali secara sistematis. Berbeda dari konsolidasi, proses kodifikasi dapat mencakup perubahan, pemertahanan, pencabutan, maupun penambahan materi muatan.

    “Yang membedakan konsolidasi dan kodifikasi itu adalah hanya pada: konsolidasi kita hanya mengumpulkan, tidak kita lakukan perubahan materi; kodifikasi, itu kita lakukan perubahan, ada yang kita ubah, kita tetap, kemudian kita cabut,” ujarnya.

    Tahapan pembahasan dan mekanisme carry over

    RUU itu juga memasukkan tahapan prapembahasan sebagai bagian dari rangkaian pembahasan RUU. Tahap ini ditujukan untuk memastikan kesiapan sebelum pembahasan dimulai, antara lain melalui koordinasi awal, pembentukan tim, penyusunan mekanisme pembahasan, serta pelaksanaan rapat dengar pendapat umum (RDPU).

    Perubahan turut diusulkan terhadap mekanisme carry over, yakni kelanjutan pembahasan RUU yang melintasi periode keanggotaan DPR. RUU yang telah memasuki pembicaraan tingkat I pada periode sebelumnya tidak lagi otomatis dilanjutkan oleh DPR periode berikutnya.

    DPR pada periode berikutnya akan menentukan kembali RUU yang dapat masuk dalam mekanisme carry over. Menurut Bayu, RUU yang telah ditetapkan sebagai carry over wajib dibahas dalam tiga masa sidang. Jika batas waktu tersebut tidak terpenuhi, RUU itu tidak dapat kembali dilanjutkan melalui mekanisme carry over.

    Evaluasi undang-undang dan perluasan partisipasi publik

    Dalam pengawasan legislasi, RUU mengatur pemantauan dan peninjauan undang-undang paling lambat tiga tahun setelah undang-undang tersebut diundangkan. Pelaksanaan tugas itu menjadi kewenangan Badan Legislasi DPR. Pemantauan juga dapat dilakukan lebih cepat, termasuk satu atau dua tahun setelah pengundangan.

    “Selambat-lambatnya tiga tahun setelah undang-undang diundangkan, itu dilakukan pemantauan dan peninjauan. Kurang dari itu diperbolehkan, setahun, dua tahun,” tutur Bayu.

    Ruang lingkup evaluasi meliputi pembentukan peraturan pelaksana, kesesuaian materi peraturan pelaksana dengan undang-undang, kesesuaian materi antarundang-undang, serta pelaksanaan undang-undang di lapangan.

    Hasil pemantauan dapat dibahas Badan Legislasi atau komisi terkait bersama pemerintah dan DPD. Evaluasi tersebut kemudian dapat menjadi bahan penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR.

    RUU juga memperluas hak masyarakat untuk menyampaikan masukan secara lisan maupun tertulis. Masukan tidak hanya diberikan saat penyusunan RUU, tetapi juga dalam proses pemantauan dan peninjauan undang-undang.

    “Jadi tidak hanya masukan saat penyusunan RUU, dalam konteks pemantauan peninjauan pun ini masyarakat bisa memberikan masukan,” kata Bayu. Masukan publik juga dibuka terhadap RUU tentang penetapan Perppu sejak rancangan tersebut diterima DPR untuk memperoleh persetujuan.

    Source link

    Berita Terbaru

    Related articles