China menyiapkan sistem pengawasan digital untuk membendung praktik korupsi yang memanfaatkan aset kripto, teknologi blockchain, internet, serta aliran dana lintas negara. Rencana tersebut menjadi bagian dari arah kebijakan Partai Komunis China dalam memperluas pemantauan terhadap sektor teknologi dan ekonomi digital.
Seruan itu tercantum dalam dokumen penting yang disahkan pada Kamis pekan lalu melalui Sidang Pleno Kelima Komite Sentral ke-20 Partai Komunis China. Kantor berita pemerintah Xinhua memublikasikan dokumen lengkap tersebut pada Minggu. Isinya kemudian dilaporkan oleh South China Morning Post pada Senin (2/11/2026).
Pengawasan diarahkan pada pola korupsi baru
Dokumen tersebut secara khusus menekankan pemberantasan korupsi yang melibatkan internet, mata uang virtual, transaksi lintas negara, dan teknologi blockchain. Beijing menilai perkembangan teknologi digital telah menghadirkan pola baru yang perlu dipahami oleh otoritas pengawas.
Karena itu, lembaga pengawas diminta meningkatkan kemampuan untuk mengenali modus korupsi yang muncul melalui ruang digital. Pemanfaatan teknologi juga akan diperkuat untuk mendeteksi penyimpangan, termasuk dengan mengolah data yang berasal dari berbagai lembaga pemerintah.
Rencana itu mencakup pengembangan platform pemeriksaan disiplin dan sistem pemantauan berbasis data besar atau big data. Melalui sistem tersebut, pengawasan diharapkan dapat dilakukan dengan memanfaatkan informasi lintas lembaga, terutama untuk menelusuri pola transaksi maupun aktivitas yang berpotensi berkaitan dengan korupsi.
Perusahaan digital masuk dalam cakupan pengawasan
Langkah yang dirumuskan Partai Komunis China tidak hanya menyasar transaksi mata uang virtual atau penggunaan blockchain. Penguatan pengawasan juga diarahkan ke perusahaan internet, platform digital, dan perusahaan yang bergerak dalam inovasi teknologi.
Dengan cakupan tersebut, pengawasan terhadap ekonomi digital ditempatkan sebagai bagian dari agenda antikorupsi yang lebih luas. Otoritas tidak hanya diminta menindak praktik korupsi yang sudah terjadi, tetapi juga memahami cara baru penyimpangan dilakukan melalui teknologi dan jaringan keuangan lintas negara.
Dokumen itu tidak merinci bentuk teknis dari setiap sistem yang akan dibangun maupun jadwal penerapannya. Namun, arahan untuk mengembangkan sistem pengawasan digital dan menggunakan data dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa teknologi akan menjadi instrumen penting dalam upaya pengawasan disiplin serta pemberantasan korupsi di China.
Kebijakan tersebut memperlihatkan perluasan perhatian Beijing terhadap aktivitas ekonomi digital yang sebelumnya berkembang melalui perusahaan teknologi, platform daring, aset kripto, dan infrastruktur blockchain. Seluruh bidang itu kini disebut dalam kerangka pengawasan terhadap potensi korupsi.


