More

    DPR Ungkap Skenario Seleksi KPU-Bawaslu Jelang Pemilu 2029

    Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mendorong agar panitia seleksi (pansel) calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dibentuk setelah Undang-Undang (UU) Pemilu yang baru disahkan. Menurut dia, aturan baru tersebut berpotensi mengubah komposisi penyelenggara pemilu dan akan menjadi rujukan pelaksanaan Pemilu 2029.

    Rifqinizamy mengatakan pemerintah saat ini memiliki dua skenario untuk menyiapkan rekrutmen anggota KPU, Bawaslu, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ia menyampaikan pandangan itu kepada wartawan pada Selasa (27/10/2026).

    Dua skenario rekrutmen penyelenggara pemilu

    Skenario pertama adalah membentuk pansel dengan berpedoman pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sebelum UU Pemilu yang baru disahkan. Namun, apabila opsi ini ditempuh, Rifqinizamy meminta pemerintah tidak terburu-buru mengirimkan nama-nama calon anggota KPU dan Bawaslu ke DPR.

    Ia menilai pengiriman nama sebaiknya menunggu sampai aturan baru berlaku. Alasannya, ketentuan baru tersebut dapat memengaruhi susunan pimpinan maupun keanggotaan KPU dan Bawaslu.

    “Karena di dalam undang-undang baru, amat memungkinkan terjadi perubahan komposisi pimpinan atau anggota KPU dan Bawaslu,” kata Rifqinizamy.

    Politikus NasDem itu kemudian menyebut pembentukan pansel setelah UU baru disahkan sebagai skenario kedua sekaligus pilihan yang paling aman. Dengan skema tersebut, seluruh proses seleksi dapat langsung merujuk pada ketentuan yang nantinya berlaku bagi penyelenggara pemilu dalam menjalankan Pemilu 2029.

    Menunggu kepastian aturan Pemilu 2029

    Rifqinizamy menjelaskan, pansel yang dibentuk setelah pengesahan UU baru akan menyeleksi calon berdasarkan aturan terbaru, bukan lagi semata-mata ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017. Hal itu dinilai penting karena undang-undang baru akan menjadi acuan kerja KPU dan Bawaslu pada tahapan Pemilu 2029.

    “Skenario kedua atau skenario paling aman adalah pembentukan pansel setelah undang-undang baru disahkan, karena yang pertama materi seleksi akan mengacu kepada ketentuan undang-undang pemilu yang baru yang akan menjadi rujukan bagi para penyelenggara pemilu baik di KPU maupun Bawaslu dalam mereka bekerja menjalankan Pemilu 2029 yang akan datang,” ujar dia.

    Ia juga menilai perdebatan mengenai waktu pembentukan pansel belum dapat dipisahkan dari substansi UU Pemilu yang baru. Sebab, belum diketahui berapa lama tahapan pemilu akan berlangsung serta kapan proses seleksi oleh pansel dan DPR harus dilakukan berdasarkan aturan tersebut.

    “Perdebatan soal waktu menjadi tidak relevan lagi karena di undang-undang baru kita belum tahu nanti berapa lama masa tahapan, termasuk bagaimana mandatori berapa lama kemudian proses seleksi itu akan dilakukan oleh pansel dan DPR berdasarkan ketentuan undang-undang pemilu yang baru,” sambung Rifqinizamy.

    Source link

    Berita Terbaru

    Related articles